Kementerian PKP Siapkan Pembentukan BLU Perumahan

JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai mempersiapkan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di sektor perumahan sebagai bagian dari penguatan tata kelola layanan. Langkah tersebut tengah dimatangkan melalui penyusunan regulasi, organisasi, serta koordinasi dengan sejumlah kementerian terkait.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan kementeriannya saat ini belum memiliki BLU. Karena itu, pembentukan lembaga tersebut sedang dipersiapkan agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Memang Kementerian PKP belum punya BLU, berkat dukungan Menteri Hukum pertama kali ada BLU yang kami akan segera persiapkan dengan matang apakah aturannya, apakah organisasinya,” ujar Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara itu di Jakarta, Rabu (22/07/2026).

Maruarar menjelaskan, proses pembentukan BLU dilakukan dengan berkonsultasi bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk memastikan seluruh tahapan berlangsung sesuai prinsip tata kelola yang baik.

“Kami banyak berkonsultasi mengenai tahapan soal pembentukan BLU dan sebagainya supaya itu semua sesuai dengan tata kelola yang benar,” katanya, sebagaimana dilansir Antara, Rabu (22/07/2026).

Selain itu, Kementerian PKP juga akan berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini beserta sejumlah pemangku kepentingan lainnya guna mendukung proses pembentukan BLU perumahan.

Dalam kesempatan yang sama, Maruarar menegaskan bahwa penguatan sektor perumahan memerlukan sinergi lintas sektor. Menurutnya, pembangunan ekosistem perumahan tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, pengembang, perbankan, kalangan akademisi, sektor swasta, hingga lembaga penegak hukum.

Ia menilai sektor perumahan memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari pembiayaan, pembangunan, perizinan, hingga penegakan hukum. Oleh karena itu, kolaborasi seluruh pihak dinilai menjadi kunci untuk menghadirkan inovasi dalam penyediaan hunian yang layak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Maruarar menambahkan, berbagai terobosan di sektor perumahan lahir melalui kerja sama berbagai pihak. Kementerian PKP berkomitmen terus memperkuat kolaborasi agar sektor perumahan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hunian, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja, menggerakkan industri, serta memperluas pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah. []

Redaksi01