Akses Rumah di Papua Melonjak, KPP BRI Tembus Rp258,9 Miliar
SORONG – Akses pembiayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Papua kian meningkat seiring percepatan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang dinilai mampu mendorong pemerataan kepemilikan rumah layak huni di kawasan timur Indonesia.
Data penyaluran menunjukkan KPP di wilayah Papua telah mencapai Rp258,9 miliar kepada 610 debitur hingga April 2026. Peningkatan ini menjadi indikator tingginya kebutuhan serta respons positif masyarakat terhadap program pembiayaan perumahan bersubsidi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (PKP RI) Maruarar Sirait mengapresiasi peran bank milik negara tersebut dalam mendukung akses hunian bagi masyarakat kecil.
“BRI membuktikan sebagai BUMN itu pro rakyat, terutama pro rakyat kecil dengan penyerapan KUR perumahan yang sangat tinggi,” ujar Maruarar Sirait, sebagaimana dilansir Money, Senin, (27/04/2026).
Ia menambahkan, tingginya minat masyarakat menyebabkan kuota pembiayaan cepat terserap bahkan sebelum periode program berakhir.
“Bahkan ini baru bulan April belum selesai, kuotanya sudah mulai habis,” lanjut Maruarar Sirait.
Penyaluran pembiayaan tersebut terbagi pada sisi suplai sebesar Rp174,4 miliar dan sisi permintaan Rp84,5 miliar. Secara wilayah, Provinsi Papua mencatat porsi terbesar sebesar 28,03 persen, disusul Papua Barat 16,76 persen, Papua Tengah 14,76 persen, dan Papua Selatan 13,83 persen.
Selain pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan program peningkatan kualitas hunian melalui renovasi rumah tidak layak huni yang menyasar wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
“Presiden ingin negara hadir di tempat-tempat masyarakat miskin, di kawasan yang rumahnya tidak layak huni,” ujar Maruarar Sirait.
“Kita akan segera lakukan perbaikan,” tegasnya.
Program tersebut ditargetkan mencakup sedikitnya 21.000 unit rumah di 42 kabupaten/kota pada enam provinsi di Papua. Pemerintah juga mendorong dukungan pembiayaan bagi pengembang melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan plafon hingga Rp20 miliar dan subsidi bunga 5 persen.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program tersebut.
“Program ini tidak bisa maksimal jika hanya mengandalkan APBD,” ujar Tito Karnavian.
“Perlu dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi semua pihak agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” lanjutnya.
Dari sisi perbankan, Direktur Consumer Banking PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Aris Hartanto menyebut tingginya penyaluran KPP mencerminkan potensi besar pasar perumahan di Indonesia timur.
“BRI melihat potensi permintaan di wilayah Indonesia Timur khususnya Papua masih sangat besar,” ujar Aris Hartanto.
“Oleh karena itu, kami akan terus mengoptimalkan penyaluran melalui pendekatan yang sesuai dengan karakteristik wilayah serta memperkuat kolaborasi,” lanjutnya.
Secara nasional, penyaluran KPP BRI telah mencapai Rp7,89 triliun kepada 55.624 debitur atau 98,73 persen dari target tahunan Rp8 triliun, dengan kontribusi sebesar 58,30 persen terhadap total penyaluran nasional.
“Capaian tersebut menempatkan BRI sebagai bank dengan kontribusi penyaluran KPP tertinggi secara nasional, yakni sebesar 58,30 persen,” kata Aris Hartanto.
Sementara itu, realisasi FLPP hingga April 2026 tercatat sebanyak 9.229 unit dengan nilai Rp16,9 triliun kepada sekitar 123.000 debitur dari target 60.000 unit. Peningkatan akses pembiayaan ini diharapkan mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah melalui sektor konstruksi dan turunannya. []
Penulis: Dimas Nugroho | Penyunting: Redaksi01
