BI dan Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Hilirisasi Komoditas

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan strategi hilirisasi komoditas sebagai kunci mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah sekaligus menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah yang selama ini ditopang sektor primer.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dalam Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Semester I 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) di Marriott Resort Pesawaran, Selasa (28/04/2026). Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk merumuskan arah transformasi ekonomi daerah.

Dalam paparannya, Marindo menilai capaian ekonomi Lampung yang tumbuh 5,28% pada 2025—melampaui rata-rata nasional—belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan ekonomi yang berkelanjutan karena masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai penyedia bahan baku. Kondisi tersebut mendorong perlunya percepatan hilirisasi agar nilai tambah tidak keluar dari daerah.

“Sektor pertanian harus beranjak dari sekadar penyedia bahan baku menjadi penggerak industri hilirisasi yang memberikan nilai tambah lebih besar. Yang kita dorong adalah transformasi dari pertanian tradisional menuju pertanian modern, karena di situlah ruang pertumbuhan ekonomi baru dapat dibangun,” ujar Marindo sebagaimana dilansir Lampungcorner, Selasa (28/04/2026).

Selain pertumbuhan ekonomi yang terjaga, Lampung juga mencatat inflasi terkendali di kisaran 2,5%, tingkat pengangguran 4,14%, serta angka kemiskinan yang turun menjadi 9,6%. Namun, menurut Marindo, indikator positif tersebut harus diiringi perubahan struktur ekonomi agar lebih tahan terhadap tekanan eksternal.

Ia menyoroti masih besarnya porsi komoditas yang dipasarkan dalam bentuk mentah atau setengah jadi, sehingga keuntungan pengolahan lebih banyak dinikmati di luar daerah. Karena itu, hilirisasi dinilai sebagai strategi penting untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Lampung mengembangkan program Desaku Maju yang berfokus pada penguatan ekonomi berbasis desa dari hulu hingga hilir. Program ini mencakup penyediaan pupuk hayati cair, bantuan dryer pertanian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), hingga pembangunan infrastruktur jalan desa guna memperlancar distribusi komoditas.

“Kalau ekonomi Lampung ingin tumbuh kuat, maka desa harus tumbuh. Karena itu kita memastikan ekonomi bertumbuh dari desa, tidak hanya bertumpu pada pusat-pusat produksi. Hilirisasi harus menghadirkan nilai tambah yang tinggal di desa dan dinikmati petani kita,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung Bimo Epyanto menegaskan peran BI sebagai mitra strategis pemerintah daerah melalui fungsi strategic advisory dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan daerah. “Melalui forum ini, kami berharap seluruh pihak dapat bersama-sama memberikan kontribusi terbaik bagi perekonomian daerah, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai kondisi ekonomi Provinsi Lampung saat ini maupun prospeknya ke depan,” ujarnya.

Sejumlah inisiatif hilirisasi mulai terlihat di berbagai wilayah, seperti pengolahan singkong menjadi tepung modified cassava flour (mocaf) di Kabupaten Pringsewu. Model ini dinilai berpotensi direplikasi untuk komoditas lain melalui kolaborasi lintas daerah.

Dengan penguatan sinergi antara Pemprov Lampung dan BI serta dukungan berbagai pihak, transformasi ekonomi berbasis hilirisasi diharapkan mampu mendorong Lampung tidak hanya sebagai produsen bahan mentah, tetapi juga sebagai pusat pengolahan dan distribusi yang memberikan nilai tambah lebih besar bagi masyarakat. []

Penulis: Restu Nanda Syah Putra | Penyunting: Redaksi01