Pemprov Sumut Tancap Gas, 7.157 Rumah Subsidi dan 440 RTLH Direalisasikan
MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mempercepat program penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sepanjang 2026 dengan merealisasikan 7.157 unit rumah subsidi serta 440 unit rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Langkah ini menjadi bagian dari penguatan pembangunan kawasan permukiman sekaligus mendukung target penyediaan rumah layak dan terjangkau di Sumut.
Program tersebut dijalankan melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI), yang menyasar perbaikan kualitas rumah warga dan pengembangan kawasan permukiman di berbagai daerah. Fokus kebijakan tidak hanya pada pembangunan rumah baru, tetapi juga pemugaran kawasan kumuh dan dukungan prasarana umum.
Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut Bustami Rangkuti mengatakan rehabilitasi RTLH menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
“Program rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan salah satu PHTC Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut dan tahun 2026 ini ada sebanyak 440 unit yang tersebar di 17 kabupaten/kota di Sumut,” ujar Bustami dalam konferensi pers di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Kamis (21/05/2026).
Sebanyak 17 daerah penerima program itu meliputi Deliserdang, Langkat, Binjai, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Tebingtinggi, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu Selatan, Padanglawas Utara, Sibolga, Toba, Nias Selatan, Nias Barat, Nias, dan Serdangbedagai.
Selain rehabilitasi RTLH, Pemprov Sumut juga melakukan pemugaran kawasan kumuh seluas 15,05 hektare di Labuhanbatu Utara, Serdangbedagai, Tebingtinggi, Mandailing Natal, dan Tapanuli Tengah. Sementara program peremajaan kawasan kumuh dilakukan di area seluas 21,25 hektare yang mencakup Asahan, Samosir, Simalungun, dan Batubara.
Di sektor hunian pascabencana, Pemprov Sumut membangun 100 unit rumah hunian tetap bagi korban bencana di Langkat. Dukungan prasarana umum juga disalurkan di 48 titik yang tersebar di Serdangbedagai, Simalungun, Samosir, Deliserdang, dan Langkat.
Untuk skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), realisasi rumah subsidi hingga 2026 mencapai 7.157 unit. Deliserdang mencatat angka tertinggi sebanyak 2.936 unit, disusul Pematangsiantar 831 unit, Serdangbedagai 630 unit, Asahan 425 unit, Medan 415 unit, Binjai 412 unit, Batubara 298 unit, dan Simalungun 247 unit.
Bustami menegaskan penerima subsidi wajib memenuhi persyaratan, termasuk belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah, belum memiliki rumah, serta berpenghasilan maksimal Rp8 juta per bulan. Program ini menjadi bagian dari penguatan akses hunian bagi kelompok berpenghasilan rendah.
“Kami terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas permukiman yang layak, terjangkau, dan inklusif melalui penyediaan hunian murah guna mendukung target pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tegas Bustami, sebagaimana dilansir Metrodaily, Jumat, (22/05/2026). []
Penulis: Redaksi | Penyunting: Redaksi01
