F-Partai Gerindera Apresiasi Capaian PAD Pemkab Probolinggo
Suasana Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Tampak pimpinan sidang Muhammad Zubaidi, M.Pdi (paling kanan) berlangsung pada Rabu (17/6/2026). (Foto : Istimewa)
PROBOLINGGO – Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berlangsung pada Rabu (17/6/2026).
Dalam Rapat Paripurna tersebut tampil Muhammad Zubaidi, M.Pdi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo yang juga Ketua DPC Partai Gerindera Probolinggo memimpin jalannya sidang paripurna.
“Rapat paripurna merupakan tindak lanjut dari penyampaian Nota Penjelasan Bupati Probolinggo mengenai Raperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun 2025,”ujar Muhammad Zubaidi, M.Pdi disela-sela rapat, Rabu (17/6/2026).
Dalam Paripurna tersebut Fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi atas capaian pendapatan daerah yang terealisasi sebesar Rp2,51 triliun atau 102,87 persen dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tercatat mencapai Rp443,7 miliar atau 104,93 persen dari target yang ditetapkan. Meski demikian, Gerindra menilai keberhasilan pendapatan perlu diimbangi dengan kualitas belanja yang mampu memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Gerindra juga menyoroti masih rendahnya realisasi sejumlah komponen belanja modal. Belanja modal tanah hanya terealisasi 30,68 persen, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar 78,35 persen, serta belanja modal aset tidak berwujud yang mencapai 67,34 persen.
Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo menyampaikan berbagai catatan, masukan dan apresiasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (17/6/2026).
Hadir dalam rapat tersebut pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo serta unsur Forkopimda Kabupaten Probolinggo.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah daerah melakukan penataan dan penertiban jaringan kabel internet yang dinilai semakin semrawut hingga menjangkau wilayah desa dan kelurahan. Keberadaan kabel yang menumpuk pada satu tiang dinilai mengganggu estetika lingkungan dan tata ruang wilayah.
Sementara Fraksi PKB menyoroti kenaikan belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2025. Fraksi ini meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai faktor yang menyebabkan peningkatan tersebut, termasuk kemungkinan adanya kondisi darurat atau pengeluaran yang seharusnya masuk dalam pos anggaran lain.
Di sisi lain, Fraksi NasDem menilai kinerja fiskal daerah secara umum cukup positif dengan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,51 triliun dan menghasilkan surplus anggaran. Meski demikian, Fraksi NasDem mempertanyakan masih adanya anggaran yang tidak terserap sebesar Rp120,98 miliar dari total pagu belanja setelah perubahan.
Perhatian terhadap sektor ketahanan pangan disampaikan Fraksi PDI Perjuangan. Fraksi ini mengapresiasi realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan yang mencapai 91,58 persen, namun mempertanyakan rendahnya serapan pada program penyusunan target konsumsi pangan dan pengawasan keamanan pangan segar yang dinilai penting bagi pemenuhan gizi masyarakat.
Sementara Fraksi PPP meminta penjelasan lebih rinci mengenai sumber-sumber pendapatan yang menyebabkan realisasi pendapatan daerah melampaui target hingga lebih dari Rp69 miliar. Fraksi ini juga meminta pemerintah daerah menjelaskan komponen pendapatan yang paling berkontribusi terhadap capaian tersebut.
Berbagai pertanyaan, masukan dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD tersebut akan ditindaklanjuti melalui agenda rapat paripurna berikutnya, yakni penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025.(rac)
