Pemprov DKI Kaji Pendanaan BUMD Lewat IPO dan Obligasi

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta membuka peluang pemanfaatan pasar modal sebagai alternatif pembiayaan bagi sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD). Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan siap memfasilitasi berbagai skema penghimpunan dana, mulai dari initial public offering (IPO), penerbitan obligasi, hingga sukuk, sebagai bagian dari upaya memperkuat pendanaan jangka panjang perusahaan daerah.

Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Saidu Solihin, mengatakan penjajakan tersebut merupakan bagian dari upaya mencari sumber pembiayaan yang lebih beragam bagi BUMD Jakarta. Tiga perusahaan yang masuk dalam kajian ialah PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT Bank DKI (Bank Jakarta), serta PT Air Minum Jaya (Perseroda) atau PAM Jaya, sebagaimana diberitakan Antara, Kamis (09/07/2026).

“Penjajakan untuk creative financing, artinya mereka diminta untuk cari alternatif-alternatif yang kreatif untuk masalah pembiayaan, Pak Gubernur Jakarta (Pramono Anung) yang bicara,” jelas Saidu kepada awak media, Kamis (09/07/2026).

Menurut Saidu, hingga saat ini belum ada keputusan mengenai skema pendanaan yang akan dipilih. Opsi yang tengah dijajaki mencakup penawaran saham perdana, obligasi, maupun sukuk, bergantung pada kebutuhan dan kesiapan masing-masing perusahaan.

Salah satu BUMD yang menjadi perhatian ialah Transjakarta. Perusahaan transportasi tersebut berencana memperluas penggunaan armada bus listrik atau electric vehicle (EV) secara bertahap hingga akhir 2026. Penambahan armada akan dilakukan pada berbagai tipe bus, mulai dari ukuran kecil hingga besar, dengan pelaksanaannya menyesuaikan persetujuan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta.

Pemanfaatan bus listrik dinilai tidak hanya mendukung transformasi transportasi ramah lingkungan, tetapi juga berpotensi mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak. Berdasarkan informasi yang dilansir Antara, langkah tersebut diperkirakan mampu menghemat subsidi pemerintah hingga sekitar Rp302 juta per tahun sekaligus membantu menekan emisi karbon.

Saidu menegaskan BEI memiliki peran sebagai penghubung antara perusahaan yang membutuhkan pendanaan dengan investor yang ingin menanamkan modal untuk jangka panjang. Karena itu, bursa membuka peluang kolaborasi bagi perusahaan, termasuk BUMD, yang ingin memperoleh pendanaan melalui instrumen pasar modal.

“Kewajiban kami untuk membuka, di sinilah tempat bertemunya perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana dengan orang yang memiliki dana untuk mengembangkan dana dalam jangka panjang,” tutur Saidu.

Di sisi lain, aktivitas pasar modal juga menunjukkan tren yang terus bergerak. Hingga 8 Juli 2026, terdapat enam perusahaan yang masuk dalam daftar antrean pencatatan saham atau pipeline IPO di BEI. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 53/POJK.04/2017, enam perusahaan tersebut terdiri atas dua perusahaan dengan aset skala kecil, satu perusahaan aset skala menengah, serta tiga perusahaan aset skala besar.

Sejak Januari hingga 9 Juli 2026, sebanyak enam perusahaan telah merealisasikan IPO, yakni PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA), PT Niramas Utama Tbk (JELI), PT Nitrasanata Dharma Tbk (JECX), PT Bach Multi Global Tbk (BACH), PT Esa Medika Mandiri Tbk (EMMI), dan PT Prodia Diagnostic Line Tbk (PRDL). Sementara itu, PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) dijadwalkan melaksanakan IPO pada 10 Juli 2026. []

Redaksi01