Komisi VII DPR RI Usul Festival UMKM Rutin Digelar Demi Perluas Pasar

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong penguatan akses pemasaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui penyelenggaraan lebih banyak pameran dagang dan festival ekonomi di berbagai daerah. Langkah tersebut dinilai mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi daerah tanpa hanya bergantung pada satu agenda berskala nasional.

Dorongan itu disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/07/2026). Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan promosi produk secara rutin akan membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk menjangkau konsumen.

Saleh menilai keberhasilan Pekan Raya Jakarta (PRJ) menjadi bukti bahwa pameran perdagangan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Selama penyelenggaraannya, nilai transaksi yang tercipta disebut mencapai sekitar Rp8,2 triliun.

“Kalau ada event seperti itu, UMKM kita bisa hidup. Artinya, mereka punya ruang untuk bernapas dan memperluas pasar,” ujar Saleh, sebagaimana diberitakan Parlementaria, Rabu (15/07/2026).

Ia mengusulkan agar pemerintah memperbanyak penyelenggaraan kegiatan serupa di berbagai wilayah dengan konsep yang lebih tematik. Menurutnya, setiap daerah dapat mengembangkan pameran yang berfokus pada sektor unggulan, seperti fesyen, kuliner, kerajinan tangan, maupun produk mainan lokal sehingga potensi ekonomi daerah dapat lebih optimal.

Selain memperluas pasar, penyelenggaraan enam hingga tujuh pameran berskala besar setiap tahun diyakini mampu meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, mempertemukan pelaku usaha dengan pembeli, sekaligus membuka peluang kerja sama bisnis yang lebih luas.

Untuk mendukung realisasi gagasan tersebut, Saleh mendorong adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Menurutnya, kolaborasi lintas pihak menjadi kunci agar program pengembangan UMKM tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga memperoleh dukungan dari dunia usaha.

“Jangan hanya mengandalkan APBN. Libatkan swasta dan pemerintah daerah agar pengembangan UMKM lebih masif,” pungkas Saleh.

Melalui kolaborasi tersebut, pengembangan UMKM diharapkan semakin merata di berbagai daerah, memperkuat daya saing produk lokal, serta mendorong kontribusi sektor usaha kecil terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. []

Redaksi01