Prabowo Instruksikan Seluruh Kementerian-Lembaga Dukung Koperasi Merah Putih

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) wajib memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Arahan tersebut disampaikan dalam rapat bersama para Menteri Koordinator (Menko), menteri, dan kepala badan di Istana Kepresidenan Jakarta yang berlangsung selama sekitar 3,5 jam pada Kamis (23/07/2026).

Fokus utama rapat adalah memperkuat implementasi sejumlah program strategis pemerintah, termasuk KDKMP, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Kampung Nelayan Merah Putih agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Presiden memberikan penekanan agar seluruh pemangku kepentingan mendukung keberhasilan program koperasi tersebut.

“Kita rapat mulai tadi jam 12.30 WIB. Jadi kita rapat 3,5 jam. Banyak hal yang dibahas ya, yang terkait kami, tadi Bapak Presiden memastikan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih dipastikan harus didukung oleh semua kementerian/lembaga, juga didukung oleh TNI dan Polri,” kata Zulkifli Hasan, sebagaimana dilansir Detik, Kamis (23/07/2026).

Menurut Zulkifli Hasan, pemerintah juga menetapkan koperasi tersebut sebagai off-taker dalam penyaluran berbagai program pemerintah. Seluruh barang subsidi maupun bantuan pemerintah nantinya diarahkan melalui KDKMP sehingga distribusi dapat berjalan lebih terintegrasi.

“Dua, sebagai off-taker. Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih,” katanya.

Rapat dihadiri sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih yang mulai berdatangan ke Istana sejak pukul 12.30 WIB. Di antaranya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Djamari Chaniago, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto.

Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto menjelaskan rapat tersebut merupakan bagian dari evaluasi berkala terhadap berbagai program prioritas pemerintah agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Ya prinsipnya setiap saat kan Pak Presiden itu selalu meluncurkan program-program strategis. Dan tentunya banyak hambatan-hambatan, gangguan-gangguan teknis, ya itu selalu dievaluasi. Makanya beliau, ya, setiap saat mengevaluasi MBG ya, atau BGN, Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, dan lain sebagainya,” ujar Aris.

“Pada prinsipnya bagaimana program strategis Bapak Presiden itu bisa sampai ya, langsung dirasakan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemerataan pembangunan, seperti itu. Dan ini tentunya setiap saat ya, evaluasi ini melibatkan berbagai macam kementerian dan lembaga terkait,” imbuhnya.

Melalui evaluasi lintas kementerian dan lembaga tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan berbagai program strategis nasional dapat semakin optimal, mulai dari penyaluran bantuan hingga pemerataan pembangunan di berbagai daerah. []

Redaksi01