Pemerintah Pastikan Dana Rp40 Triliun untuk Angsuran KDKMP Sudah Siap
JAKARTA – Pemerintah memastikan dana sebesar Rp40 triliun telah disiapkan untuk membayar angsuran pertama pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang jatuh tempo pada September 2026. Meski dana telah tersedia, pembayaran masih menunggu penyelesaian prosedur serta verifikasi dan validasi sebagai bagian dari persyaratan pencairan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dana pembayaran tersebut telah disisihkan sebelumnya dan bersumber dari sebagian dana desa. Pemerintah, menurut dia, tinggal memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai ketentuan sebelum pembayaran dilakukan.
“Ya, dari uang yang kita siapkan dari sebagian dana desa. Seperti itu kita siapkan, memang sudah kita sisihkan sebelumnya. Sudah (siap), tinggal dibayarkan saja,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (07/09/2026).
Purbaya menegaskan pemerintah masih menunggu prosedur yang dinilai jelas agar pelaksanaan pembayaran tidak menimbulkan persoalan administrasi. Kehati-hatian tersebut menjadi perhatian karena pembayaran berkaitan dengan pembiayaan dalam jumlah besar dan melibatkan perbankan milik negara.
“Cuma kita masih menunggu prosedur yang clear. Jangan sampai ada kesalahan di prosedur kita nanti. Tapi sudah siap semua. Jadi perbankan tidak akan terganggu oleh Koperasi Desa Merah Putih.
Sebagaimana diberitakan Antara, Senin (07/09/2026), Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya menyampaikan bahwa angsuran pertama pembiayaan KDKMP dari PT Agrinas Pangan Nusantara kepada Himbara akan memasuki masa jatuh tempo pada September 2026.
Zulkifli menjelaskan, pemerintah tidak serta-merta melakukan pembayaran sebelum seluruh tahapan administrasi diselesaikan. Verifikasi dan validasi harus dituntaskan terlebih dahulu untuk memastikan persyaratan pembiayaan telah terpenuhi.
Hasil verifikasi dan validasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai bagian dari persyaratan pencairan. Setelah seluruh proses dinyatakan rampung, pembayaran angsuran pertama akan dilakukan oleh Menkeu kepada Himbara.
Pemerintah menargetkan seluruh persyaratan administrasi dapat diselesaikan sebelum memasuki batas waktu pembayaran. Langkah tersebut dilakukan agar kewajiban pembayaran pada September dapat dipenuhi tepat waktu sekaligus memastikan penggunaan anggaran tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Dari sisi skema pembiayaan, program KDKMP memperoleh dukungan pinjaman dari Himbara dengan total nilai mencapai Rp240 triliun. Setiap koperasi mendapatkan plafon pembiayaan hingga Rp3 miliar. Skema tersebut menjadi salah satu instrumen pendanaan untuk mendukung pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Selain KDKMP, pemerintah juga mendorong pengembangan Koperasi Nelayan Merah Putih. Zulkifli menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan berbagai koperasi tersebut.
Dukungan pemerintah tidak hanya berasal dari kementerian dan lembaga sipil. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga dilibatkan untuk membantu memastikan pelaksanaan program berjalan optimal di berbagai daerah.
Dengan dana angsuran pertama yang telah disiapkan, perhatian pemerintah kini beralih pada penyelesaian tahapan administratif dan pengawasan. Pemerintah diharapkan dapat memastikan seluruh proses verifikasi berjalan tepat sehingga pembayaran kepada Himbara dapat dilakukan sesuai jadwal tanpa mengganggu stabilitas perbankan maupun pelaksanaan program KDKMP di lapangan. []
Redaksi01
