Pemerintah Fokus Bangun Rusun Subsidi di Perkotaan, Aset Negara Jadi Andalan

JAKARTA – Akses masyarakat terhadap hunian di pusat kota mendapat alternatif baru melalui proyek Hunian Terjangkau Manggarai yang menawarkan rumah susun (rusun) dengan harga di bawah Rp600 juta serta dukungan kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi bertenor hingga 40 tahun dengan suku bunga tetap 6 persen sampai lunas.

Skema tersebut menjadi bagian dari pengembangan hunian vertikal di kawasan Manggarai, Jakarta, yang memanfaatkan lahan sekitar 2,2 hektare dan terhubung dengan jaringan transportasi publik. Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 18 bulan dan menjadi salah satu contoh pengembangan hunian perkotaan dengan memanfaatkan aset negara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pemerintah memang mengarahkan pembangunan rusun subsidi terutama di kawasan perkotaan. Pemanfaatan aset negara dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk menyediakan hunian yang lebih terjangkau di tengah keterbatasan lahan perkotaan.

“Sesuai arahan Pak Ketua Satgas (Perumahan) dan Bapak Presiden bahwa fokus kita adalah rumah susun subsidi di perkotaan terutama, dan terutama di aset-aset negara, utamanya yang paling banyak asetnya kereta api (KAI),” ujar Maruarar usai groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai di Jakarta, Jumat (21/08/2026), sebagaimana dilansir Antara, Jumat (21/08/2026).

Maruarar menyebut pengembangan hunian tersebut juga didukung berbagai pihak, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) dan pemanfaatan lahan milik negara. Dukungan itu diharapkan mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat di kawasan yang memiliki akses transportasi publik.

“Sudah ada CSR, hibah dari Astra 2.000 unit, segera di Jakarta dan di Bandung, kemudian juga kami sudah mendapatkan dukungan dari tanah Komdigi 45 hektare di Depok,” katanya.

Dalam proyek Manggarai, kolaborasi dilakukan antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Kerja sama tersebut diarahkan untuk menyediakan hunian bagi masyarakat dengan dukungan pembiayaan yang lebih panjang sehingga cicilan dapat disesuaikan dengan kemampuan calon penghuni.

Direktur Utama (Dirut) BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan skema KPR bersubsidi dengan tenor hingga 40 tahun dan bunga 6 persen sampai lunas disiapkan untuk memperluas akses kepemilikan hunian. Menurut dia, kepastian tingkat bunga menjadi salah satu faktor penting bagi masyarakat ketika merencanakan pembelian rumah dalam jangka panjang.

“Memang mandat kita mengurus rumah rakyat. Skema KPR-nya ini kita coba yang 40 tahun dengan bunga 6 persen sampai lunas. Jadi bunganya tidak akan berubah,” ujar dia.

Selain skema pembiayaan, lokasi menjadi salah satu keunggulan utama proyek tersebut. Hunian Manggarai berada di kawasan pusat kota dan dekat dengan jaringan transportasi publik sehingga penghuni berpeluang memperoleh akses mobilitas yang lebih mudah tanpa harus tinggal jauh dari pusat aktivitas ekonomi.

BTN akan menjaga harga hunian dalam proyek tersebut tetap di bawah Rp600 juta. Dengan batas harga itu, proyek Manggarai diarahkan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan hunian di kawasan perkotaan dengan harga yang relatif terjangkau.

Secara keseluruhan, Hunian Manggarai direncanakan memiliki delapan tower dengan ketinggian masing-masing 24 lantai. Blok G akan terdiri atas tiga tower dengan total 1.276 unit, sedangkan Blok F mencakup lima tower dengan 2.508 unit.

Proyek tersebut juga akan menyediakan 150 unit ruang ritel sebagai fasilitas pendukung. Pilihan hunian yang disiapkan mencakup tipe studio 28 hingga tipe 52 dengan tiga kamar tidur, sehingga calon penghuni memiliki sejumlah pilihan sesuai kebutuhan.

Pengembangan hunian vertikal melalui pemanfaatan aset negara sekaligus memperlihatkan upaya pemerintah memperluas pilihan tempat tinggal di tengah kebutuhan hunian perkotaan. Dengan dukungan pembiayaan jangka panjang, harga yang dibatasi, serta lokasi yang dekat dengan transportasi publik, proyek Manggarai diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah tanpa harus meninggalkan kawasan pusat kota.

Pemerintah menargetkan pembangunan proyek berlangsung sekitar 18 bulan. Keberhasilan proyek tersebut nantinya diharapkan dapat memperkuat model kolaborasi antara pemerintah, pengelola aset negara, sektor perbankan, dan pihak swasta dalam mempercepat penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat perkotaan. []

Redaksi01