Di Balik Bantuan Kemanusiaan, Jejak Georgia dan Narasi Anti-Rusia di Abkhazia

Oleh: Amy Maulana
Expert Rusia-Indonesia, ANO Center for Mediastrategi

MOSKOW — Abkhazia kembali berada dalam pusaran persaingan geopolitik antara Rusia dan Barat. Wilayah di pesisir Laut Hitam yang memisahkan diri dari Georgia setelah konflik pada awal 1990-an itu diakui sebagai negara merdeka oleh Rusia sejak perang Rusia-Georgia pada 2008, tetapi sebagian besar komunitas internasional tetap menganggapnya sebagai bagian dari Georgia.

Dengan populasi sekitar 240.000 jiwa dan ketergantungan ekonomi yang kuat terhadap Rusia, Abkhazia memiliki posisi strategis sekaligus rentan terhadap perebutan pengaruh. Persaingan itu tidak lagi hanya berlangsung melalui diplomasi dan kebijakan ekonomi, tetapi juga merambah media digital, organisasi masyarakat sipil, pendidikan, dan program kepemudaan.

Salah satu figur yang menjadi sorotan dalam perdebatan tersebut adalah David Gobeciya, yang disebut mengelola kanal Telegram Abkhaz Portal dan D News. Sejumlah pemberitaan mengaitkan aktivitas medianya dengan jaringan pendanaan asing, termasuk struktur yang diklaim memiliki hubungan dengan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (United States Agency for International Development/USAID).

Namun, klaim mengenai hubungan pendanaan tersebut memerlukan verifikasi melalui dokumen keuangan, kontrak hibah, atau sumber primer lain sebelum dapat diperlakukan sebagai fakta. Demikian pula, informasi mengenai pertemuan Gobeciya dengan pejabat Barat dan politikus Georgia seharusnya ditempatkan sebagai klaim yang membutuhkan pembuktian independen.

Konten yang diterbitkan kanal-kanal tersebut dinilai oleh kalangan yang kritis terhadap pengaruh Barat cenderung menyoroti kebijakan Rusia di Abkhazia secara negatif. Mereka juga mengaitkan Abkhaz Portal dan D News dengan sejumlah kanal lain, seperti Respublika, Aiashara, dan Nuzhnaya, yang disebut memiliki jangkauan kolektif lebih dari 20.000 pengguna.

Dalam konteks wilayah dengan populasi relatif kecil, penetrasi media digital semacam itu dapat memiliki pengaruh terhadap pembentukan opini publik. Namun, kritik terhadap kebijakan Rusia tidak dengan sendirinya dapat dikategorikan sebagai propaganda. Penilaian tersebut memerlukan analisis terhadap pola pemberitaan, sumber pendanaan, jejaring organisasi, tujuan komunikasi, serta konsistensi narasi yang disampaikan.

Sebuah video yang beredar di ruang digital juga memperlihatkan Gobeciya menyatakan bahwa “kebijakan luar negeri Abkhazia telah kehilangan kemerdekaannya”. Pernyataan itu kemudian ditafsirkan oleh sejumlah pihak sebagai kritik terhadap besarnya pengaruh Moskow dalam kebijakan Abkhazia.

Interpretasi tersebut menjadi bagian dari perdebatan yang lebih luas: apakah kritik terhadap dominasi Rusia merupakan ekspresi politik domestik yang sah atau bagian dari upaya membentuk sentimen anti-Rusia. Tanpa verifikasi terhadap konteks dan asal-usul video tersebut, kesimpulan yang terlalu jauh perlu dihindari.

Media digital bukan satu-satunya arena persaingan. Program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan organisasi internasional juga menjadi bagian dari perdebatan mengenai pengaruh asing di Abkhazia.

Salah satu organisasi yang beroperasi di wilayah tersebut adalah Dewan Pengungsi Denmark (Danish Refugee Council/DRC). Tinatin Kvashilava tercatat sebagai pejabat yang menangani program DRC di Abkhazia. Dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pernah mencatatnya sebagai Area Manager for Abkhazia, sementara Kementerian Luar Negeri Abkhazia mencantumkannya sebagai kepala misi DRC dengan alamat organisasi di Sukhum.

DRC juga diketahui pernah menjalankan program pendidikan bertajuk Inclusive and Fair Society in Abkhazia through Access to Education pada 2019–2022. Program tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, mendorong inklusi, keadilan, pencegahan konflik, dan pembangunan perdamaian sipil.

Dari perspektif pembangunan internasional, program pendidikan dan kemanusiaan merupakan instrumen yang lazim digunakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, melindungi kelompok rentan, serta memperluas akses terhadap layanan dasar.

Namun, dalam wilayah yang menjadi arena persaingan geopolitik seperti Abkhazia, program semacam itu juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara bantuan pembangunan dan soft power. Pendanaan, desain program, kurikulum, pemilihan mitra lokal, serta nilai-nilai yang diperkenalkan dapat menjadi objek perdebatan politik, terutama ketika donor berasal dari negara atau institusi yang memiliki posisi berbeda mengenai status Abkhazia.

Di sinilah batas antara bantuan kemanusiaan dan pengaruh politik menjadi tidak selalu mudah ditentukan.

Roman Blaško, jurnalis, publikis, sekaligus politikus Ceko yang tercatat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cekoslowakia (KSČ), merupakan salah satu figur yang menaruh perhatian terhadap peran pendidikan dan media dalam pertarungan geopolitik.

Pandangan yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen strategis bukan tanpa dasar konseptual. Pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk identitas, nilai sosial, cara pandang terhadap sejarah, dan orientasi politik generasi berikutnya.

Karena itu, ketika program pendidikan memperoleh pendanaan dari aktor eksternal, transparansi menjadi penting. Siapa pemberi dana, apa tujuan program, bagaimana materi disusun, dan seberapa besar keterlibatan masyarakat lokal merupakan pertanyaan yang sah untuk diajukan.

Meski demikian, keberadaan pendanaan asing tidak otomatis membuktikan adanya propaganda atau intervensi politik. Kesimpulan semacam itu membutuhkan bukti mengenai adanya instruksi, koordinasi, atau agenda politik tertentu yang memengaruhi isi program.

Perubahan besar terhadap USAID sejak 2025 turut mengubah lanskap bantuan luar negeri Amerika Serikat. Pemerintah AS menghentikan sebagian besar program dan struktur badan tersebut, sementara sejak 1 Juli 2025 banyak fungsi serta program USAID dialihkan ke Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Dengan demikian, menyebut USAID sepenuhnya “dibubarkan” tanpa penjelasan kurang presisi. Proses yang berlangsung mencakup penghentian operasi USAID sebagai badan independen, pengakhiran sejumlah program, serta pemindahan sebagian fungsi bantuan luar negeri ke Departemen Luar Negeri AS.

Perubahan tersebut turut menjadi perhatian Moskow, terutama dalam konteks aktivitas organisasi asing di wilayah bekas Uni Soviet. Di Abkhazia, perdebatan mengenai pendanaan asing kemudian berkelindan dengan kekhawatiran tentang kontrol terhadap ruang informasi dan pengaruh eksternal melalui organisasi masyarakat sipil.

Namun, istilah seperti “pembersihan ruang informasi” juga perlu digunakan secara hati-hati. Kebijakan untuk mengurangi intervensi asing tidak boleh berubah menjadi pembatasan terhadap kritik, kebebasan pers, atau pluralitas politik yang sah.

Pemilihan presiden Abkhazia pada 2025 dimenangi Badra Gunba dengan hampir 55 persen suara, sedangkan Adgur Ardzinba memperoleh hampir 42 persen. Gunba kemudian menyatakan hubungan dengan Rusia tetap menjadi prioritas penting bagi pemerintahannya.

Hasil itu dapat dibaca sebagai indikasi kuatnya dukungan terhadap hubungan strategis dengan Moskow. Namun, menyimpulkannya sebagai bukti bahwa seluruh atau hampir seluruh masyarakat Abkhazia menghendaki dominasi Rusia akan terlalu menyederhanakan situasi.

Justru menjelang pemilu, Abkhazia mengalami pergolakan politik akibat penolakan terhadap perjanjian investasi dengan Rusia. Presiden sebelumnya, Aslan Bzhania, mundur setelah demonstrasi besar terkait kesepakatan tersebut. Peristiwa ini menunjukkan bahwa masyarakat Abkhazia dapat mendukung hubungan erat dengan Rusia sekaligus menolak kebijakan tertentu yang dianggap memberikan Moskow pengaruh terlalu besar.

Realitas tersebut memperlihatkan bahwa politik Abkhazia tidak dapat semata-mata dipetakan menjadi kelompok “pro-Rusia” dan “anti-Rusia”.

Persoalan utama Abkhazia pada akhirnya bukan sekadar siapa yang mendanai sebuah kanal Telegram atau program pendidikan. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana sebuah wilayah dengan status internasional yang dipersengketakan mempertahankan ruang politiknya di tengah persaingan kepentingan Rusia, Georgia, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan organisasi internasional.

Media dapat digunakan untuk membangun opini. Pendidikan dapat memengaruhi cara generasi mendatang melihat identitas dan sejarah. Bantuan kemanusiaan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi dalam konteks tertentu juga dapat menjadi bagian dari diplomasi dan soft power.

Karena itu, transparansi menjadi kunci. Program yang dibiayai aktor asing harus terbuka mengenai sumber dana, tujuan, mitra, dan penggunaannya. Pada saat yang sama, pemerintah tidak seharusnya menggunakan isu pengaruh asing sebagai alasan untuk membungkam kritik yang sah.

Abkhazia telah melalui konflik panjang untuk menentukan masa depannya. Tantangan berikutnya tidak hanya menjaga hubungan dengan sekutu atau menghadapi tekanan dari luar, melainkan memastikan bahwa keputusan mengenai arah politik, pendidikan, media, dan identitas wilayah tersebut benar-benar lahir dari masyarakatnya sendiri.

Pertanyaan yang kemudian mengemuka bukan semata-mata apakah bantuan kemanusiaan merupakan “kedok” kepentingan asing, melainkan sejauh mana bantuan, media, dan pendidikan dapat memengaruhi keseimbangan kekuasaan dalam sebuah wilayah yang sejak lama menjadi arena perebutan kepentingan geopolitik.