Bulog Perketat Pengawasan Gabah demi Jaga Mutu Beras Pemerintah
JAKARTA – Perum Bulog memperketat pengawasan mutu beras pemerintah sejak gabah masih berada di tingkat petani hingga menjadi cadangan beras pemerintah (CBP) yang disimpan di gudang. Langkah ini dilakukan melalui penyesuaian mekanisme penyerapan, pelibatan petugas di lapangan, sertifikasi penggilingan, serta pemeriksaan stok secara berkala.
Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penguatan tata kelola tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penyerapan gabah pada tahun sebelumnya. Salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan kualitas hasil panen petani di sejumlah daerah ketika skema any quality diterapkan.
“Pengalaman ini kami evaluasi, maka di Inpres Tahun 2026 kami tambahkan klausulnya any quality dengan catatan masuk dalam usia panen. Nah itu di inpres bunyinya,” kata Rizal di Jakarta, Senin (14/09/2026), saat menerima kunjungan kerja Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Anggia Erma Rini bersama jajaran di Pusat Komando dan Pengendalian Bulog terkait penanganan pangan korban gempa Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagaimana dilansir Antara, Senin, (14/09/2026).
Melalui ketentuan tersebut, gabah dengan skema any quality tetap dapat diserap dengan syarat berasal dari usia panen yang sesuai. Ketentuan itu menjadi salah satu cara Bulog memastikan bahan baku yang dibeli dapat diproses menjadi beras pemerintah dengan memenuhi standar yang ditetapkan.
Pengawasan dilakukan sejak sebelum panen melalui keterlibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), serta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
“Makanya di tim serap gabah kami, di tiap-tiap desa itu melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, teman-teman PPL. Nah jadi nanti setelah ada rekomendasi PPL mana yang dipanen, itu yang dibeli Bulog. Ini untuk menjaga kualitasnya supaya memenuhi syarat,” bebernya.
Rekomendasi dari PPL menjadi salah satu acuan sebelum gabah dibeli Bulog. Dengan pola tersebut, proses pengendalian mutu tidak hanya dilakukan setelah gabah masuk ke fasilitas pengolahan, tetapi dimulai dari penentuan waktu panen.
Setelah penyerapan, gabah diolah melalui mitra penggilingan mikro di daerah yang telah mendapatkan sertifikasi. Fasilitas tersebut harus memiliki kemampuan menghasilkan beras dengan tingkat pecahan dan kadar air sesuai standar yang dibutuhkan.
“Nah, diolah ini kami bermitra sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) agar memprioritaskan mitra-mitra penggilingan mikro, yang kecil-kecil, bukan yang besar-besar. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah,” kata dia.
Penggunaan penggilingan mikro tidak hanya diarahkan untuk menjaga kualitas proses pengolahan, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku usaha penggilingan skala kecil di daerah untuk terlibat dalam rantai penyediaan pangan pemerintah.
Pengendalian mutu kemudian dilanjutkan selama beras berada dalam penyimpanan. Bulog menerapkan pemeriksaan secara bertahap, mulai dari harian, mingguan, bulanan hingga setiap semester. Penataan stok juga dilakukan melalui rotasi posisi beras di gudang agar kondisi beras yang berada di bagian atas maupun bawah tetap terjaga.
Untuk beras yang mengalami penurunan mutu setelah masa simpan lebih dari delapan bulan, Bulog menyiapkan skema pemanfaatan kembali melalui hilirisasi menjadi tepung beras. Langkah tersebut menjadi alternatif agar stok yang kualitasnya menurun tidak berhenti sebagai persediaan yang tidak termanfaatkan.
Berdasarkan keputusan dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Bulog memperoleh ruang untuk melelang pengelolaan beras turun mutu menjadi bahan baku tepung beras. Volume beras yang diarahkan untuk pemanfaatan tersebut mencapai sekitar 380.000 ton.
Rangkaian pengawasan dari tahap panen, pengolahan, penyimpanan hingga pemanfaatan beras turun mutu menjadi bagian dari upaya Bulog menjaga keberlanjutan cadangan pangan pemerintah. Dengan tata kelola tersebut, mutu beras diharapkan tetap terjaga sekaligus memastikan stok pangan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. []
Redaksi01
