45 KKMP Yogyakarta Terbentuk, Baru 28 yang Mulai Beroperasi
YOGYAKARTA – Sebanyak 45 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) telah terbentuk di Kota Yogyakarta, tetapi baru 28 koperasi atau 62,22 persen yang mulai beroperasi. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kini mengarahkan penguatan koperasi pada kemampuan membaca potensi wilayah, menemukan pasar, serta membangun model usaha yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Wakil Wali Kota (Wawali) Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan keberadaan KKMP tidak cukup hanya ditandai dengan terbentuknya struktur organisasi. Koperasi di tingkat kelurahan harus mampu menghasilkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat di wilayah masing-masing.
“Yang penting adalah bisa memberikan satu manfaat kepada masyarakat sekitar. Keberadaan KKMP itu bisa meningkatkan ekonomi lingkungan atau ekonomi setempat,” kata Wawan saat memberikan arahan dalam Konsolidasi dan Pemantapan Satuan Tugas (Satgas) KKMP di Ruang Bima Balai Kota Yogyakarta, Senin (14/09/2026).
Menurut Wawan, potensi lokal menjadi modal utama yang harus diterjemahkan menjadi kegiatan usaha. Potensi tersebut dapat berasal dari sektor wisata, perdagangan, maupun usaha barang dan jasa yang berkembang di lingkungan kelurahan.
“Ujung-ujungnya kata kuncinya potensi dan pasar. Pasarnya siapa, ini yang harus kita kerjakan,” ujarnya.
Karena itu, Pemkot Yogyakarta mendorong setiap KKMP memiliki karakter usaha yang berbeda sesuai kondisi wilayah. Pola tersebut diharapkan membuat koperasi tidak sekadar menjalankan usaha seragam, tetapi mampu menciptakan inovasi berdasarkan peluang ekonomi yang tersedia.
Pengembangan usaha juga diarahkan untuk memanfaatkan data pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah dimiliki Pemkot Yogyakarta. Data tersebut dapat menjadi dasar bagi KKMP untuk mengidentifikasi pelaku usaha, kebutuhan masyarakat, sekaligus peluang pasar yang dapat dikembangkan bersama.
“Kalau kita bicara UMKM, data yang sudah ada tinggal kita tandem dengan KKMP. Wilayah itu justru harus memahami potensi ekonomi yang bisa diterapkan di sana,” katanya.
Selain aspek usaha, Pemkot Yogyakarta menilai kapasitas pengurus menjadi bagian penting agar KKMP dapat bertahan dalam jangka panjang. Kemampuan manajerial dan pemahaman mengenai peluang ekonomi kreatif perlu diperkuat sehingga koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga mampu mengelola usaha secara mandiri.
Keterbatasan sarana usaha juga tidak dipandang sebagai alasan untuk menghentikan aktivitas koperasi. Menurut Wawali, orientasi utama KKMP adalah menciptakan dampak ekonomi bagi masyarakat, sedangkan kebutuhan tempat dan sarana pendukung dapat dipenuhi secara bertahap melalui kolaborasi dan koordinasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Yogyakarta Tri Karyadi Riyanto Raharjo mengatakan konsolidasi Satgas KKMP diperlukan untuk menyatukan persepsi dan memperjelas pembagian tugas antarpihak. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk membangun pola kerja lintas sektor yang lebih konkret.
Dari 45 KKMP yang telah terbentuk, sebanyak 28 koperasi atau 62,22 persen sudah mulai beroperasi. Kondisi tersebut menjadi modal awal untuk mendorong koperasi lainnya segera bergerak sekaligus memastikan koperasi yang sudah berjalan dapat meningkatkan kinerjanya.
“Struktur sudah kita siapkan. Tantangan kita sekarang adalah bagaimana struktur ini bisa bekerja lebih efektif, tidak berjalan sendiri-sendiri, dan menghasilkan progres nyata di 45 KKMP,” katanya, sebagaimana diberitakan Warta Jogjakota, Senin, (14/09/2026).
Satgas KKMP selanjutnya berfungsi sebagai wadah kerja lintas sektor dan wilayah. Unsur yang terlibat mencakup Pemkot Yogyakarta, kemantren, serta bidang-bidang yang berkaitan dengan perencanaan, regulasi, pengawasan, komunikasi publik, perizinan usaha, hingga kemitraan.
Dengan konsolidasi tersebut, keberhasilan KKMP ke depan tidak hanya diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi juga dari kemampuan koperasi menjalankan usaha, menghubungkan pelaku UMKM dengan pasar, serta menciptakan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat di tingkat kelurahan. []
Redaksi01
