BSPS Jakarta Dikebut, Progres Ditargetkan 41 Persen Akhir September
JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan progres program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jakarta melonjak menjadi 41 persen pada akhir September 2026. Target tersebut dikejar melalui penetapan sasaran realisasi setiap pekan setelah pelaksanaan program sebelumnya masih menghadapi kendala persyaratan lahan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Sri Haryati mengatakan progres BSPS di Jakarta saat ini baru mencapai 6 persen. Namun, Kementerian PKP menargetkan kenaikan signifikan dalam waktu sekitar dua pekan melalui pemantauan realisasi secara berkala.
“Jakarta Pak (Menteri PKP) saat ini (progres) masih 6 persen, tapi di akhir September kira-kira dua minggu lagi itu sudah 41 persen Pak (Menteri PKP),” kata Sri dalam rapat di Kantor Kementerian PKP, Senin (15/09/2026).
Menurut Sri, salah satu hambatan utama pada tahap awal pelaksanaan BSPS berkaitan dengan status kepemilikan lahan. Persyaratan tersebut kini telah diperlonggar sehingga masyarakat yang telah menempati rumah di atas lahan tertentu selama sedikitnya satu tahun tetap dapat memperoleh bantuan.
“Di awal memang masalah kami di lahan, saat ini sudah dibuka, lahan bisa untuk digunakan, yang penting dia sudah menepati selama minimal satu tahun. (Syarat) itu sangat membantu untuk perkotaan,” katanya.
Percepatan BSPS menjadi penting karena realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan masih berada di level 23,46 persen dari total pagu Rp2,9 triliun. Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya penyerapan tersebut adalah realisasi BSPS yang baru mencapai 17,97 persen.
Dalam paparannya, penyaluran fisik BSPS secara nasional tercatat sebanyak 20.954 unit dari target 120.000 unit. Kondisi tersebut membuat percepatan pelaksanaan menjadi salah satu perhatian dalam mengejar target program hingga akhir 2026.
Di sisi lain, penyerapan anggaran untuk pembangunan rumah susun (rusun) telah mencapai 60,73 persen. Sri mengatakan capaian tersebut turut ditopang sejumlah proyek dengan skema kontrak tahun jamak (multi-year contract/MYC).
“Secara keseluruhan rusun di Kementerian PKP penyerapannya sudah di 60,73 persen, sudah cukup baik ya karena memang kita bagi ada MYC 2024, 2025, 2026,” ucapnya.
Untuk pembangunan rusun bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Ibu Kota Nusantara (IKN), progres fisiknya telah rampung 100 persen. Sementara itu, pembangunan rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mencatat realisasi keuangan 80,54 persen dengan progres fisik 87 persen sesuai target dalam kontrak.
Kementerian PKP juga mencatat sembilan proyek rusun di sejumlah wilayah perkotaan, termasuk Manado, Medan, dan Denpasar, telah memiliki kontrak untuk pekerjaan manajemen konstruksi maupun pembangunan fisik. Proyek-proyek tersebut akan dilaksanakan menggunakan kontrak tahun jamak hingga 2027.
Dengan pelonggaran persyaratan lahan dan pemantauan target secara mingguan, pemerintah berharap percepatan BSPS di kawasan perkotaan dapat berjalan lebih efektif sekaligus meningkatkan penyerapan anggaran perumahan hingga akhir tahun, sebagaimana diberitakan Detik, Selasa, (15/09/2026). []
Redaksi01
