Prabowo: Dampak Ekonomi KDKMP Mulai Terasa 2027
JAKARTA – Pemerintah menargetkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi penghubung yang lebih pendek antara produsen dan konsumen sehingga biaya distribusi dapat ditekan. Presiden Prabowo Subianto memperkirakan dampak ekonomi program tersebut mulai dirasakan masyarakat pada 2027 hingga 2028, seiring dengan bertambahnya jumlah KDKMP yang beroperasi.
Dalam program Presiden Prabowo Menjawab di Jakarta, Rabu (16/09/2026), Prabowo menjelaskan KDKMP dirancang untuk mengurangi panjangnya rantai distribusi barang kebutuhan masyarakat. Menurut dia, keberadaan koperasi di tingkat desa dapat membuat alur penyaluran produk lebih efisien sekaligus membuka ruang bagi masyarakat memperoleh barang dengan harga lebih terjangkau.
“Dan ini nanti efeknya akan terasa saya kira beberapa bulan, mungkin tahun 2027, 2028 akhir. Ini kurang lebih,” ujar Prabowo.
Program KDKMP saat ini masih dalam tahap percepatan pelaksanaan di berbagai wilayah Indonesia. Prabowo menyebut sekitar 6.000 unit KDKMP telah beroperasi. Ia menilai dampak ekonomi program akan semakin besar apabila jumlah koperasi yang menjalankan fungsi distribusi tersebut terus bertambah.
Salah satu persoalan yang hendak diatasi melalui skema tersebut adalah panjangnya mata rantai pemasaran hasil pertanian. Prabowo menyoroti kondisi ketika hasil panen petani dapat melewati hingga lima perantara sebelum mencapai konsumen. Dalam proses itu, margin yang diperoleh perantara disebut dapat mencapai 30 hingga 40 persen.
Pemerintah memproyeksikan pemangkasan mata rantai tersebut dapat memberikan manfaat bagi produsen sekaligus konsumen. Petani diharapkan memperoleh tambahan pendapatan, sedangkan masyarakat dapat membeli barang dengan harga yang lebih hemat.
“Dengan KDKMP, petani hanya ada satu perantara sampai ke konsumen. Ada tambahan penghasilan untuk petani, tapi konsumen juga hemat. Jadi ini kurang lebih gagasan intinya,” tegas Prabowo.
Dengan fungsi tersebut, KDKMP diarahkan tidak sekadar menjadi wadah kegiatan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, tetapi juga bagian dari sistem rantai pasok nasional. Pemerintah melihat penguatan aktivitas ekonomi dari tingkat paling bawah sebagai salah satu cara membangun fondasi perekonomian nasional.
Prabowo juga mengaitkan pengembangan KDKMP dengan sejumlah agenda pemerintah lainnya, mulai dari penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan perumahan, hingga hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disebut sebagai bagian dari agenda pemerintah yang berjalan bersamaan untuk memperkuat sumber daya manusia. Dengan berbagai program tersebut, penguatan ekonomi berbasis desa diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkokoh perekonomian nasional, sebagaimana diberitakan Media Indonesia, Rabu, (16/09/2026).
Perkembangan jumlah KDKMP yang beroperasi dan kemampuan koperasi menjalankan fungsi distribusi akan menjadi bagian penting dalam melihat realisasi manfaat program tersebut. Pemerintah menargetkan dampak ekonomi yang lebih terasa ketika jaringan koperasi semakin luas dan rantai pasok di tingkat desa semakin terintegrasi. []
Redaksi01
