Target 350.000 Rumah Subsidi, BP Tapera Didesak Benahi SDM

JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menghadapi pekerjaan besar untuk memenuhi target 350.000 unit rumah subsidi melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2026. Hingga 21 September, penyaluran baru mencapai 154.034 unit atau sekitar 44 persen dari target, sementara waktu yang tersisa sekitar tiga bulan.

Kondisi tersebut mendorong Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta BP Tapera melakukan pembenahan internal, terutama pada sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi (IT), serta pola kerja untuk mempercepat penyaluran pembiayaan rumah subsidi.

“Rumah subsidi saja, tahun ini per hari ini sudah berapa? 154.000 (unit),” kata Maruarar saat rapat evaluasi kinerja dan strategi kinerja FLPP di kantor BP Tapera, Jakarta Pusat, Senin (21/09/2026).

Nilai pembiayaan dari realisasi tersebut mencapai sekitar Rp19,2 triliun. Di sisi lain, target 350.000 unit tetap dipertahankan meski capaian saat ini masih menyisakan selisih hampir 196.000 unit.

“Tapi bulannya tinggal 3 bulan lho,” ucap dia.

Maruarar menilai kemampuan organisasi menjadi salah satu faktor penting untuk mengejar target tersebut. Ia meminta BP Tapera tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga memiliki ukuran yang jelas mengenai target kegiatan dan realisasi penyaluran di setiap bagian.

“Namun, Tapera belum mampu melakukan itu. Betul enggak Pak Heru? Nah, itu yang harus diubah. Jadi harus ada target dan realisasi. Siapa mengerjakan apa, ke mana. Jadi saya pikir teman-teman di Komisioner Tapera dan jajaran harus bekerja lebih proaktif, lebih cerdas, lebih keras, lebih detail, dan berorientasi sesuai aturan dan hasil kerja,” katanya menambahkan.

Ia juga meminta BP Tapera menyampaikan target dan realisasi dari masing-masing deputi. Evaluasi lanjutan dijadwalkan dilakukan pada Jumat (25/09/2026).

“Saya juga minta kepada Tapera transparan tentang kesiapan. Nanti hari Jumat (25/09/2026) saya minta dibuat rapat lagi. Saya minta target-target dari setiap Deputi ya, target semuanya disampaikan dan realisasinya,” tandas Ara.

Maruarar secara khusus menyoroti persoalan SDM sebagai bagian dari tantangan BP Tapera dalam mengejar lonjakan target FLPP. Menurutnya, peningkatan target membutuhkan perubahan pada berbagai aspek internal organisasi.

“Kalau menurut saya tantangan Tapera adalah SDM. SDM yang bisa bekerja untuk mencapai target,” tegas dia.

Dorongan perubahan itu kembali disampaikan Maruarar dengan menyinggung kebutuhan pembenahan teknologi dan pola pikir kerja.

“Karena begini, ini targetnya melompatnya jauh. Mungkin 220.000 orang ya, revisi IT, revisi SDM, revisi mindset, revisi semua,” lugas dia.

Maruarar juga meminta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi internal lembaga tersebut.

“Jadi harus ada kesadaran dari Pak Herunya, keberanian juga dari Pak Heru melakukan langkah-langkah itu,” ucap Ara kepada Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Selain pembenahan internal, percepatan penyaluran juga diarahkan pada rumah susun (rusun) subsidi. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyebut sejumlah lokasi memiliki potensi pengembangan rusun bersubsidi, di antaranya kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan dan Meikarta, Cikarang Selatan.

“Yang pertama yang kemarin launching di Manggarai, itu potensi sekitar 3.700 rumah susun ya secara bertahap. Kemudian juga di Meikarta, itu insyaallah juga di tahap pertama mungkin sekitar 40.000-an,” papar Sri.

Sementara itu, Heru menyebut terdapat 3.904 unit rusun subsidi yang telah diunggah pengembang ke sistem Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) hingga 21 September 2026.

“Pada hari ini yang sudah upload di SiKumbang itu 3.904 unit Pak, per hari ini, dan terus bertumbuh Pak,” ujar dia.

Untuk mengejar target akhir tahun, pemerintah juga menyiapkan agenda akad massal rumah subsidi pada 17 Desember 2026 di Jawa Timur. Sebanyak 71.000 rumah subsidi dengan skema FLPP ditargetkan diserahterimakan secara serentak dalam agenda tersebut.

“Kita mempersiapkan tanggal 17 Desember di Jawa Timur, Pak Heru ya. Saya sudah undang Pak Presiden untuk 71.000 rumah subsidi dengan skema FLPP,” jelas dia.

Maruarar menegaskan kuota 350.000 unit tidak akan direvisi hingga akhir tahun. Penyaluran tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus menutup kesenjangan capaian dibandingkan target yang telah ditetapkan.

“Jadi intinya SDM. SDM yang bisa mengatasi masalah supaya targetnya capai,” kata dia.

Realisasi 2026 tersebut juga menjadi tantangan karena pada 2025 penyaluran FLPP tercatat 278.868 unit dari kuota 350.000 unit dengan nilai Rp34,6 triliun. Karena itu, percepatan kerja BP Tapera menjadi faktor penting untuk mengejar kekurangan penyaluran dalam tiga bulan terakhir 2026, sebagaimana diberitakan Investortrust, Senin, (21/09/2026).

“Tolong lebih kencang lagi kerjanya Pak Heru,” pungkas dia. []

Redaksi01