Penjualan Rumah Subsidi 2026 Anjlok, Lebih Parah dari Pandemi

JAKARTA – Penjualan rumah subsidi pada 2026 disebut mengalami tekanan yang lebih berat dibandingkan saat pandemi COVID-19. Kondisi tersebut menjadi sinyal melemahnya pasar hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menambah tekanan bagi pengembang yang bergerak di sektor perumahan rakyat.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Ketum DPP HIMPERRA) Ari Tri Priyono mengungkapkan kondisi tersebut dalam program Squawk Box CNBC Indonesia, Senin (05/10/2026).

Menurut Ari, penurunan penjualan rumah subsidi saat ini bahkan lebih dalam dibandingkan periode 2020-2021 ketika pandemi COVID-19 memberikan tekanan besar terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk industri properti. Pernyataan tersebut sebagaimana diberitakan Indragirione, Senin (05/10/2026).

Situasi itu menjadi perhatian karena rumah subsidi selama ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan hunian dengan harga terjangkau. Pelemahan penjualan tidak hanya berkaitan dengan kinerja pengembang, tetapi juga dapat memengaruhi keberlanjutan penyediaan rumah bagi kelompok masyarakat tersebut.

HIMPERRA sebagai organisasi yang menaungi pengembang perumahan rakyat melihat penurunan penjualan itu sebagai indikator adanya tekanan pada permintaan rumah subsidi. Namun, Ari belum memerinci faktor spesifik yang menjadi penyebab utama penurunan penjualan sepanjang tahun ini.

Sejumlah aspek seperti daya beli masyarakat, suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR), serta kebijakan dan insentif pemerintah pada umumnya dapat memengaruhi kemampuan masyarakat membeli rumah. Kendati demikian, faktor mana yang paling dominan dalam kondisi saat ini belum dijelaskan HIMPERRA.

Dari sisi pengembang, pelemahan permintaan berpotensi memengaruhi keputusan pembangunan proyek baru. Jika berlangsung berkepanjangan, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap ketersediaan unit rumah subsidi di sejumlah wilayah.

Sementara bagi calon pembeli, lesunya pasar dapat membuka peluang munculnya penawaran yang lebih agresif dari pengembang. Namun, berkurangnya pembangunan juga berpotensi membuat pilihan rumah subsidi semakin terbatas, terutama di wilayah dengan kebutuhan hunian yang tinggi.

Kondisi penjualan rumah subsidi tersebut menunjukkan perlunya perhatian terhadap kesinambungan sektor perumahan rakyat. Pemerintah, pengembang, dan penyedia pembiayaan perlu mencermati perkembangan daya beli serta akses pembiayaan agar pelemahan pasar tidak semakin menyulitkan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh hunian. []

Redaksi01