DBH Rp2 Triliun Belum Cair, DPRD Kaltim Ingatkan Risiko Pembayaran
Anggota DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan mengingatkan bahwa ketidakpastian penyaluran kurang bayar DBH sebesar Rp2,002 triliun berpotensi mengganggu pengelolaan kas daerah, pemenuhan kewajiban pembayaran, dan pelaksanaan program pembangunan.
SAMARINDA – Risiko terganggunya pemenuhan kewajiban pembayaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menyusul belum adanya kepastian penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,002 triliun dari pemerintah pusat. Ketidakpastian penerimaan tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan belanja dan ketersediaan dana dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan mengatakan, kepastian waktu dan besaran penyaluran DBH diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengelola arus kas serta memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perencanaan anggaran.
Saat ditemui di Samarinda, Senin (16/11/2026), Firnadi mengungkapkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi kesulitan memperoleh informasi mengenai jadwal pencairan dana yang telah diperhitungkan sebagai bagian dari proyeksi pendapatan.
“Daerah memang mengalami kesulitan untuk mengakses kepastian dana tersebut. Kapan akan disalurkan dan berapa besarannya, itu yang belum jelas. Padahal, kita sudah memproyeksikan dana itu dalam APBD dan berharap pemerintah pusat mengetahui bahwa dana tersebut sedang kita tunggu untuk membiayai pembangunan,” ujar Firnadi kepada awak media.
Menurutnya, ketidakpastian transfer dari pemerintah pusat tidak hanya berkaitan dengan tertundanya penerimaan daerah, tetapi juga berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan belanja yang telah dialokasikan.
Firnadi menjelaskan, penyusunan APBD didasarkan pada proyeksi pendapatan dari berbagai sumber, termasuk dana transfer pemerintah pusat. Apabila penerimaan tersebut tidak terealisasi sesuai perhitungan, pemerintah daerah berpotensi menghadapi kendala dalam melaksanakan program maupun menyelesaikan kewajiban pembayaran.
“APBD itu dibangun berdasarkan asumsi pendapatan. Kita memperkirakan penerimaan dari DBH sekian, transfer ke daerah sekian. Kalau pendapatan itu tidak terpenuhi, tentu ada program yang tidak bisa terlaksana. Bahkan, bisa muncul persoalan kewajiban pembayaran dan sebagainya,” jelas Firnadi.
Kondisi tersebut menempatkan kepastian penyaluran DBH sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran pelaksanaan anggaran daerah. Tanpa informasi yang memadai mengenai jadwal penerimaan, pemerintah daerah menghadapi kesulitan menentukan langkah pengelolaan kas dan penyesuaian belanja.
Selain berpotensi memengaruhi pemenuhan kewajiban pembayaran, keterlambatan penerimaan dana juga dapat berdampak pada keberlanjutan program pembangunan yang pembiayaannya telah diperhitungkan dalam APBD.
Firnadi menilai persoalan tersebut perlu segera mendapatkan kejelasan dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih pasti dalam menentukan langkah pengelolaan keuangan.
Meski demikian, ia menyatakan bahwa nilai kurang bayar DBH yang menjadi hak Pemprov Kaltim telah melalui proses perhitungan dan validasi. Karena itu, Firnadi berharap ketidakpastian yang terjadi hanya berkaitan dengan jadwal penyaluran dana.
“Angka-angka itu sudah melalui perhitungan dan validasi. Mudah-mudahan ini hanya persoalan waktu. Namun, daerah tentu membutuhkan kepastian agar bisa mengetahui kapan dana tersebut benar-benar disalurkan,” tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Nilai kurang bayar DBH yang mencapai Rp2,002 triliun tersebut masih ditunggu Pemprov Kaltim hingga Senin (16/11/2026). Belum adanya informasi mengenai jadwal dan besaran pembayaran menjadi persoalan karena dana tersebut telah masuk dalam perhitungan pendapatan daerah.
Kepastian penyaluran DBH diharapkan dapat membantu Pemprov Kaltim menjaga keseimbangan antara penerimaan dan kebutuhan belanja, memenuhi kewajiban pembayaran, serta mengurangi risiko tertundanya program pembangunan yang telah direncanakan. []
Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum
