Pemblokiran Kebun Sawit Mengundang Protes

Ribut masalah sawit antara perusahaan dan seorang anggota DPRD Kukar, berujung pada terganggunya plasma sawit warga di kawasan Desa Buluq Sen dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Tabang, Kutai Kartanegara (Kukar). Rupanya, Guntur, sang wakil rakyat, disebut memblokir 22 titik di jalur poros utama sehingga aktivitas perkebunan tak bisa berjalan.

Akibatnya, sejak Jumat (13/6) lalu, aktivitas perkebunan kelapa sawit PT Sasana Yudha Bhakti (SYB), anak perusahaan PT Rea Kaltim Plantations dan grup di kawasan Desa Buluq Sen juga Desa Gunung Sari, Kecamatan Tabang, terganggu.

“Dia (Guntur, Red.) adalah anggota DPRD Kukar dari Fraksi PDIP. Aksi menutup sejumlah jalan masuk di areal perkebunan sawit ini untuk menuntut pembayaran lahan milik keluarganya yang belum dibebaskan. Tapi kami keberatan atas aksi Guntur, karena di lokasi itu terdapat kebun plasma, bekerja sama dengan warga. Jadi kini masyarakat ikut kesulitan,” ujar Firmansyah Leo, tokoh masyarakat Desa Gunung Sari, kepada wartawan, Minggu (15/6).

“Kami heran, apa sebenarnya maksud dan keinginan Guntur itu sehingga menyusahkan banyak orang. Sebab perusahaan berusaha menyelesaikan secara musyawarah mufakat, melibatkan Pemkab Kukar. Apalagi dalam beberapa kali rapat,  perusahaan menyatakan bersedia membayar dengan harga sesuai prosedur mengacu aturan pemerintah,” katanya.

Kabar yang beredar, diketahui harga ganti rugi lahan yang diinginkan Guntur jauh lebih tinggi yakni mencapai Rp 50 juta per hektare (ha) untuk lahan tergusur dan Rp 40 juta bagi belukar belum tersentuh aktivitas perusahaan.

“Jadi maksud kami dari masyarakat sini, jika Guntur mau menutup, ya di lokasinya. Jangan memblokir kawasan lain. Sebab penutupan ini sudah dua kali oleh Guntur dan itu merugikan banyak karyawan. Padahal di pemilu legislatif lalu, mereka mendukung Guntur. Tapi kini malah dikecewakan. Kenapa wakil rakyat justru menambah derita rakyat?” tambah Leo.

Tidak hanya itu, kekecewaan masyarakat Gunung Sari juga diperlihatkan langsung, dengan membuka sebuah portal di lokasi Kilometer (Km) 17 yang ditutup. Karena aksi Guntur memang tidak didukung warga desa itu.

“Secara langsung dari masyarakat, kami tidak ada mendukung penutupan lokasi itu. Kami melalui koperasi sudah bersurat, supaya persoalan segera diselesaikan secara musyawarah mufakat. Kemudian mengenai tindakan mengganggu usaha masyarakat seperti ini, supaya perusahaan bersama aparat terkait bertindak tegas,” ucapnya lagi.

Pernyataan serupa juga disampaikan sejumlah karyawan yang menetap di perkampungan Base Camp Satria Estate Km 19 Desa Buluq Sen, Tabang. Penutupan selama beberapa hari itu secara langsung mengganggu perekonomian karyawan. Lantaran mereka tidak bisa bekerja untuk mendapatkan gaji atau upah dari perusahaan.

“Sebanyak 1.712 karyawan bekerja di lokasi yang diblokir ini. Dari jumlah itu, sebanyak 600 pekerja berstatus BHL (buruh harian lepas) yang mendapat upah setiap hari Rp 82 ribu dan beras setengah kilo per orang. Begitu tidak bisa bekerja, maka 600 karyawan ini tidak dapat uang dan beras. Begitulah nasib kami sekarang,” ucap Agus, seorang karyawan di lokasi yang ditutup Guntur. Pernyataan Agus juga dibenarkan pekerja lainnya. Pemblokiran lokasi yang disebut mencapai ribuan hektare kebun sawit itu juga menimbulkan kekhawatiran bagi warga berstatus BHL.

Sebab mereka diancam didenda adat mencapai jutaan rupiah, jika nekat membuka portal yang dibuat Guntur.

“Bagaimana kami bisa bekerja baik, jika kendaraan perusahaan tak diizinkan masuk? Kan tempat kerja jauh dari sini. Nah, sekarang kami tetap memetik buah sawit. Tapi karena tidak bisa diangkut, maka ribuan ton buah sawit busuk dan tak lagi berharga. Jadi banyak kerugian dialami perusahaan. Padahal selama ini Rea Kaltim sudah banyak berbagi ke masyarakat,” jelas Hamka, yang juga pekerja sawit di sana.

Berkaca dari kondisi tersebut, kini masyarakat berencana melakukan gerakan ke Kantor PDIP Kaltim di Samarinda. Tujuannya, menyatakan menarik suara yang diberikan kepada Guntur, saat Pemilu Legislatif 2014 lalu. Karena setelah kini dinyatakan terpilih duduk di DPRD Kukar, Guntur disebut malah menambah derita masyarakat.

“Secepatnya kami akan temui pengurus PDIP Kaltim, bicarakan masalah ini, supaya posisi Guntur ditinjau ulang,” katanya. [] RedFj/KP