Bank Dunia Naikkan Status Vietnam dan Filipina, Peta Ekonomi ASEAN Berubah

JAKARTA – Status baru Vietnam dan Filipina sebagai negara berpendapatan menengah atas menandai perubahan peta ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Penetapan yang dilakukan Bank Dunia membuat jumlah negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan kategori pendapatan menengah atas atau lebih tinggi kini bertambah menjadi lima negara, sekaligus membuka peluang meningkatnya kepercayaan investor meski diikuti berkurangnya akses terhadap pendanaan pembangunan berskema lunak.

Bank Dunia mengumumkan perubahan klasifikasi tersebut dalam rilis pada 1 Juli 2026. Vietnam sebelumnya berada dalam kategori negara berpendapatan menengah bawah sejak 2009, sedangkan Filipina menempati kategori yang sama sejak akhir dekade 1980-an. Informasi ini sebagaimana diberitakan The Straits Times, Jumat (03/07/2026).

Dengan perubahan tersebut, Vietnam dan Filipina bergabung dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand sebagai negara ASEAN yang masuk kelompok berpendapatan menengah atas atau lebih tinggi.

Bank Dunia menyebut keberhasilan kedua negara didorong pola pertumbuhan ekonomi yang berbeda, tetapi sama-sama menghasilkan peningkatan lintas sektor. “Model pertumbuhan berbasis ekspor Vietnam dan ekspansi berbasis luas Filipina yang mencerminkan peningkatan di semua industri utama, bukan hanya peningkatan di satu sektor, tetapi pergeseran ekonomi secara keseluruhan,” jelas Bank Dunia.

Pada 2025, pendapatan nasional bruto per kapita Vietnam mencapai 4.970 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp89,28 juta, sedangkan Filipina sebesar 4.850 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp87,12 juta. Nilai tersebut melampaui ambang batas Bank Dunia sebesar 4.636 dolar Amerika Serikat untuk kategori negara berpendapatan menengah atas.

Meski sama-sama naik kelas, prospek ekonomi kedua negara diperkirakan berbeda. Vietnam masih menargetkan pertumbuhan ekonomi tahunan dua digit pada 2026 melalui reformasi yang mendukung dunia usaha serta percepatan investasi infrastruktur.

Di sisi lain, Filipina memangkas target pertumbuhan ekonomi periode 2026–2030 akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan dampak fenomena El Nino yang lebih intens.

Sekretaris Perencanaan Ekonomi Filipina Arsenio Balisacan menegaskan pemerintah tetap berupaya menjaga arah pembangunan nasional. “Terlepas dari guncangan global dan domestik, kami tanpa henti mengejar pertumbuhan inklusif, memperkuat fundamental, dan tetap berada di jalur yang benar dengan agenda pembangunan kami.”

Status sebagai negara berpendapatan menengah atas juga membawa konsekuensi berupa semakin terbatasnya akses terhadap pembiayaan pembangunan berbunga rendah. Filipina, misalnya, selama ini memanfaatkan pinjaman bersuku bunga di bawah pasar untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemulihan pascabencana, dan berbagai program sosial.

Kepala Ekonom (Chief Economist) Union Bank of the Philippines Ruben Carlo Asuncion menilai perubahan klasifikasi tersebut mencerminkan meningkatnya kemampuan fiskal suatu negara. “Intinya, semakin tinggi peringkat Anda dalam klasifikasi tersebut, semakin mandiri Anda dan mampu memenuhi kebutuhan serta sumber daya Anda sendiri sebagai sebuah negara, termasuk dari segi fiskal.”Selain Vietnam dan Filipina, Bank Dunia juga menaikkan status Yordania, Mikronesia, dan Sri Lanka menjadi negara berpendapatan menengah atas. Sementara itu, Togo diklasifikasikan kembali sebagai negara berpendapatan menengah bawah setelah sebelumnya berada dalam kelompok negara berpendapatan rendah. []

Redaksi01