Bantu Penyandang Disabilitas, Pemkab Kukar Siapkan Alat Bantu

Dinsos Kukar menyiapkan penyaluran sekitar 30 unit atau lebih alat bantu disabilitas melalui kerja sama dengan Baznas dan pemerintah desa untuk mempermudah akses bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.

ADVERTORIAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Sosial (Dinsos) menyiapkan penyaluran sekitar 30 unit atau lebih alat bantu bagi penyandang disabilitas pada November 2026. Bantuan berupa kursi roda, tongkat kruk, dan alat bantu dengar tersebut akan didistribusikan dengan melibatkan pemerintah desa untuk mempermudah akses masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan merupakan bagian dari upaya Pemkab Kukar meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial, khususnya bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan dukungan mobilitas dan sarana penunjang aktivitas sehari-hari.

Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Migran Korban Tindak Kekerasan Dinsos Kukar, Sunarko, mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan pengadaan dan distribusi sejumlah alat bantu melalui kerja sama lintas lembaga.

Salah satu pihak yang mendukung program tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kukar.

“Kami akan melakukan pengadaan alat bantu dengan dukungan dari rekan-rekan Baznas,” ungkap Sunarko di Tenggarong, Kamis (05/11/2026).

Menurut Sunarko, dukungan Baznas dalam penyediaan alat bantu telah berlangsung sejak awal 2026. Sejumlah bantuan sebelumnya telah disalurkan kepada masyarakat melalui rangkaian kegiatan Safari Ramadan.

Kerja sama tersebut akan dilanjutkan untuk memperluas pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan sesuai kondisi masing-masing.

“Pada awal tahun, saat kegiatan Safari Ramadan, ada beberapa alat bantu dari Baznas yang telah kami salurkan. Selanjutnya, pada November ini kami berencana meningkatkan penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas,” jelasnya.

Selain melalui dukungan Baznas, Dinsos Kukar juga mempersiapkan pemanfaatan sejumlah alat bantu yang sebelumnya berada dalam pengelolaan instansi lain. Beberapa barang tersebut berupa kursi roda, tongkat kruk, dan alat bantu dengar yang kini telah diserahkan kepada Dinsos untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sunarko menjelaskan bahwa sebagian alat bantu dengar sebelumnya diperuntukkan bagi kebutuhan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Namun, setelah muncul catatan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau pihak terkait, barang tersebut diserahkan untuk dimanfaatkan melalui instansi lain.

“Setelah adanya catatan dari BPK atau pihak terkait, barang tersebut kemudian diserahkan kepada dinas lain untuk dimanfaatkan. Saat ini, barang-barang tersebut sudah diserahkan kepada kami dan daftar inventarisnya juga sudah tersedia,” terangnya.

Sunarko menyampaikan bahwa alat bantu yang telah tersedia akan disalurkan dengan mempertimbangkan kebutuhan penerima dan lokasi penyimpanan barang. Untuk meningkatkan efisiensi, Dinsos Kukar tidak mengharuskan seluruh alat bantu dipindahkan terlebih dahulu ke kantor dinas sebelum diteruskan kepada masyarakat.

Sebaliknya, penyaluran dapat dilakukan langsung dari lokasi penyimpanan melalui koordinasi dengan pemerintah desa setempat.

Sebagai contoh, apabila terdapat kursi roda yang tersimpan di sekolah di Kecamatan Muara Badak dan terdapat warga sekitar yang membutuhkan, pemerintah desa dapat dilibatkan dalam pengambilan serta penyaluran bantuan.

“Sebagai contoh, apabila terdapat kursi roda yang tersimpan di salah satu sekolah di Muara Badak dan ada masyarakat sekitar yang membutuhkannya, kami akan menghubungi kepala desa agar proses pengambilan dapat dilakukan langsung di sekolah tersebut,” paparnya.

Menurut Sunarko, mekanisme tersebut dirancang untuk mengurangi proses pemindahan barang yang tidak diperlukan sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh bantuan. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah desa diharapkan dapat membantu penyaluran alat bantu sesuai kebutuhan warga di masing-masing wilayah.

“Jadi, barang-barang tersebut tidak perlu kami pindahkan terlebih dahulu ke kantor Dinsos. Kami cukup menyampaikan surat kepada masing-masing pemerintah desa sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat mengambil bantuan langsung di lokasi penyimpanannya,” tambahnya.

Meski berbagai jenis alat bantu telah tersedia, Dinsos Kukar masih perlu memastikan jumlah pasti barang yang akan didistribusikan.

Sunarko memperkirakan terdapat sekitar 30 unit alat bantu atau lebih. Namun, data tersebut masih memerlukan pencocokan dengan daftar inventaris agar jumlah dan jenis barang yang disalurkan dapat diketahui secara tepat.

“Jumlahnya diperkirakan sekitar 30 unit atau lebih. Namun, untuk memastikan jumlah pastinya, kami masih perlu memeriksa kembali data yang tersedia. Yang jelas, barang-barang tersebut sudah ada dan kami tinggal menyampaikan surat kepada masing-masing desa,” tutur Sunarko.

Dinsos Kukar selanjutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mempersiapkan mekanisme pengambilan dan penyaluran alat bantu kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemanfaatan barang yang telah tersedia diharapkan dapat mempercepat distribusi sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan sarana rehabilitasi sosial milik pemerintah.

Melalui kerja sama Dinsos, Baznas, pemerintah desa, dan pihak sekolah, Pemkab Kukar berharap pelayanan bagi penyandang disabilitas semakin mudah diakses, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata dalam menunjang mobilitas dan kemandirian penerima.

Penguatan pelayanan tersebut diharapkan dapat membantu penyandang disabilitas menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan dan partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. []

Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Aulia Setyaningrum