BBM Nonsubsidi Meroket, Potensi Peralihan ke Subsidi Meningkat
JAKARTA – Lonjakan harga minyak mentah global akibat konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan tajam harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di Indonesia per Selasa, 21 April 2026, memicu kekhawatiran meningkatnya beban subsidi energi dan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Penyesuaian harga dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dan sejumlah operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), termasuk bp, yang menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis bensin beroktan tinggi dan solar di berbagai wilayah Indonesia.
Berdasarkan data resmi, harga Pertamax Turbo melonjak dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Sementara itu, Dexlite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex meningkat dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.
Kenaikan serupa juga terjadi di SPBU bp, di mana produk BP Ultimate Diesel naik dari Rp14.620 menjadi Rp25.560 per liter. Sementara itu, sejumlah operator lain seperti Shell dan Vivo dilaporkan belum melakukan penyesuaian harga, namun mulai menghadapi keterbatasan pasokan untuk produk solar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan konsekuensi dari mekanisme pasar global yang mengacu pada regulasi pemerintah. Kebijakan ini, menurutnya, tidak memengaruhi harga BBM tertentu yang masih dikendalikan pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan harga Pertamax di level Rp12.300 per liter dan Pertamax Green di angka Rp12.900 per liter guna menjaga stabilitas konsumsi masyarakat.
Ekonom Energi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, mengingatkan adanya potensi pergeseran konsumsi atau downtrading dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar.
“Pemerintah perlu mengantisipasi dengan dua langkah utama. Pertama, mempercepat transformasi subsidi menjadi lebih tepat sasaran; kedua, memperkuat pengawasan distribusi dan digitalisasi pembelian BBM,” ujar Abra Talattov, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Selasa (21/04/2026).
Menurut Abra, selisih harga yang semakin lebar berpotensi meningkatkan volume konsumsi BBM subsidi, yang pada akhirnya akan menambah beban APBN jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.
Senada, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi lebih ditujukan untuk menjaga arus kas perusahaan energi, khususnya Pertamina, dibandingkan untuk meredam tekanan fiskal secara langsung.
Ia menambahkan, tantangan utama pemerintah tetap terletak pada pengendalian konsumsi BBM subsidi agar tidak membengkak di tengah kondisi harga energi global yang masih fluktuatif.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah diharapkan segera memperkuat reformasi kebijakan subsidi energi agar lebih tepat sasaran serta mampu menjaga keseimbangan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional. []
Penulis: Donna Hettinger | Penyunting: Redaksi01
