BI: Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi 444,4 Miliar Dolar AS, Rasio Tetap Terkendali
JAKARTA – Posisi utang luar negeri Indonesia tetap berada pada level yang terjaga hingga Mei 2026. Bank Indonesia (BI) mencatat total utang luar negeri (ULN) mencapai 444,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS), atau tumbuh 2,1 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 29,9 persen. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan utang sektor publik, sementara kontraksi utang swasta mulai mereda.
Data tersebut disampaikan dalam publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) yang diterbitkan BI bersama Kementerian Keuangan, Rabu (15/07/2026). Posisi ULN pada Mei 2026 dinilai tetap terkendali meski laju pertumbuhannya sedikit lebih tinggi dibandingkan April 2026 yang tercatat sebesar 2,0 persen (yoy).
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa peningkatan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan utang pemerintah dan bank sentral, di tengah perlambatan kontraksi utang luar negeri swasta, sebagaimana diberitakan Antara, Rabu (15/07/2026).
Menurut BI, posisi ULN pemerintah pada Mei 2026 mencapai 217,3 miliar dolar AS atau tumbuh 3,7 persen secara tahunan. Pertumbuhan itu relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya dan didukung oleh masuknya dana dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) internasional yang mencerminkan masih terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Pemerintah juga menegaskan tetap menjaga kredibilitas pengelolaan utang dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok maupun bunga secara tepat waktu. Pengelolaan ULN dilakukan secara pruden, terukur, dan fleksibel agar pembiayaan pembangunan tetap efisien sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal.
Sebagai bagian dari instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana dari ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung berbagai sektor produktif. Porsi terbesar digunakan pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22 persen, diikuti administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,6 persen, sektor pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen. BI juga mencatat hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang berjangka panjang.
Di sisi lain, peningkatan ULN BI berasal dari bertambahnya kepemilikan investor nonresiden pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Langkah tersebut merupakan bagian dari operasi moneter pro-market untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.
Sementara itu, ULN swasta tercatat sebesar 195,9 miliar dolar AS atau mengalami kontraksi 0,1 persen secara tahunan. Meski masih mencatat penurunan, angka tersebut lebih baik dibandingkan kontraksi 0,5 persen pada April 2026.
Perbaikan tersebut terutama berasal dari kelompok lembaga keuangan (financial corporations) yang mencatat kontraksi lebih rendah, yakni 0,8 persen secara tahunan, dibandingkan 5,0 persen pada bulan sebelumnya.
Berdasarkan sektor usaha, ULN swasta masih didominasi industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian dengan kontribusi mencapai 79,9 persen terhadap total ULN swasta. Selain itu, utang swasta juga masih didominasi pinjaman jangka panjang dengan pangsa 74,9 persen.
Secara keseluruhan, struktur ULN Indonesia tetap didominasi utang berjangka panjang yang mencapai 83,9 persen dari total utang luar negeri. BI bersama pemerintah menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN agar tetap sehat, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. []
Redaksi01
