BPJS Kesehatan Gandeng 20 KKMP, Bandung Jadi Pilot Layanan JKN Berbasis Koperasi
BANDUNG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai menguji model pemberdayaan koperasi sebagai perpanjangan layanan kesehatan dengan melibatkan 20 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar). Skema ini diarahkan untuk memperluas akses pembayaran iuran, mempermudah pengaktifan kembali peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif, sekaligus membuka peluang pendapatan baru bagi koperasi.
Uji coba kerja sama tersebut dilakukan pada Kamis, 21 Mei 2026, setelah 20 KKMP di Bandung dinilai memenuhi syarat legalitas, kesiapan infrastruktur, serta kepesertaan JKN internal. Langkah ini menjadi bagian dari strategi BPJS Kesehatan memperluas jangkauan layanan hingga tingkat kelurahan.
Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, koperasi memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis dalam memperluas layanan jaminan kesehatan di daerah.
“Ada lebih dari 83.000 Koperasi Merah Putih di Indonesia yang berpotensi untuk diberdayakan menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan. Di Kota Bandung, 20 KKMP ini telah melewati proses kurasi awal dan analisis kelayakan hingga akhirnya ditetapkan menjadi lokus uji coba,” jelas Pujo dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (22/05/2026).
Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan menyiapkan tiga skema kolaborasi. Pertama, KKMP menjadi kanal pembayaran iuran peserta JKN melalui payment point online banking (PPOB). Kedua, koperasi berfungsi sebagai agen institusi untuk pendataan, edukasi, dan pengaktifan kembali peserta JKN nonaktif. Ketiga, KKMP menghimpun serta menyalurkan dana dari hasil usaha, corporate social responsibility (CSR), maupun donasi guna membantu pembayaran iuran peserta nonaktif.
Selain mendukung akses layanan kesehatan, model ini juga membuka peluang tambahan pendapatan koperasi melalui sistem imbal jasa per transaksi.
“Kami juga mensyaratkan kepesertaan JKN aktif bagi KKMP yang hendak bermitra dengan BPJS Kesehatan. Dengan demikian, para pengurus koperasi memiliki kepastian perlindungan jaminan kesehatan dan dapat mengakses layanan kesehatan kapan pun dibutuhkan,” tutur Pujo.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai kolaborasi tersebut dapat memperkuat pembangunan berbasis komunitas karena koperasi dinilai lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan.
“KKMP harus menjadi titik awal gerakan bersama untuk membangun masyarakat perkotaan yang lebih sehat dan kuat. KKMP juga harus memberi keuntungan bagi 151 anggota ataupun kepada masyarakat sekitar,” tegas Farhan.
Dukungan juga datang dari Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Panel Barus. Ia menilai kolaborasi ini bukan hanya memperluas edukasi kesehatan, tetapi juga dapat menjadi model ekonomi sosial berbasis koperasi, sebagaimana diberitakan Kompas, Jumat, (22/05/2026).
“Ini piloting yang bagus dan inspiratif. Koperasi bisa jadi mitra BPJS Kesehatan untuk menambah pendapatan koperasi karena ada imbal jasanya. Pengurus koperasi juga diharapkan bisa mendorong warga kelurahan jadi peserta BPJS aktif. Harapannya, hal ini bisa direplikasi di tempat lain, tidak hanya di Kota Bandung,” ujarnya.
Jika tahap operasional berjalan penuh, koperasi diharapkan mampu mengembangkan layanan kesehatan tambahan seperti gerai klinik dan obat yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat. Skema ini berpotensi mendekatkan layanan kesehatan sekaligus memperkuat fungsi koperasi sebagai penggerak ekonomi dan sosial di tingkat lokal. []
Penulis: Redaksi | Penyunting: Redaksi01
