KPP Nasional Tembus Rp16,2 Triliun, Pemerintah Perkuat Kolaborasi dengan BSI
JAKARTA – Kolaborasi pemerintah dan perbankan syariah terus diperkuat untuk memperluas akses pembiayaan hunian masyarakat, seiring realisasi Program Kredit Pemilikan Perumahan (KPP) nasional yang telah mencapai sekitar Rp16,2 triliun. Dukungan ini dinilai menjadi bagian penting dalam mempercepat pemenuhan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan sinergi dengan sektor perbankan, termasuk PT Bank Syariah Indonesia (BSI), dibutuhkan untuk memperbesar jangkauan pembiayaan perumahan rakyat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kontribusi BSI terhadap program-program pemerintah termasuk di bidang perumahan. Kolaborasi seperti ini penting agar semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses rumah layak dan terjangkau,” ujar Maruarar Sirait saat bertemu jajaran BSI di The Tower, Jakarta, sebagaimana dilansir Cnn Indonesia, Kamis, (21/05/2026).
Dalam pertemuan itu, pembahasan difokuskan pada penguatan kolaborasi pembiayaan sektor perumahan, termasuk capaian dan rencana dukungan lanjutan dari BSI terhadap program pemerintah.
Maruarar menyebut salah satu perkembangan positif terlihat dari kegiatan sosialisasi KPP oleh BSI di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan realisasi pembiayaan mencapai Rp315,7 miliar. Program ini juga disebut menjadi bagian dari upaya mendorong terbentuknya kelas menengah baru melalui kepemilikan hunian.
Secara khusus, realisasi KPP BSI tercatat telah mencapai sekitar 67 persen dari target Rp1,2 triliun atau sekitar Rp800 miliar. Penyaluran pembiayaan itu didominasi debitur dari sisi demand.
Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) BSI Anggoro Eko Cahyo menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung program perumahan pemerintah melalui pembiayaan berkelanjutan.
“Kami berterima kasih dapat berdiskusi langsung terkait program-program pemerintah. BSI berkomitmen mendukung program pemerintah termasuk dalam sektor perumahan,” ujar Anggoro.
“Dalam pertemuan ini kami juga membahas rencana dukungan BSI terhadap program perumahan ke depan serta meminta arahan dan masukan dari Menteri PKP agar kolaborasi ini bisa semakin optimal,” tambah Anggoro.
Pada 2026, BSI menargetkan penyaluran KPP sebesar Rp1,2 triliun. Selain itu, bank syariah tersebut juga mendukung penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan target 5.540 unit rumah subsidi. Hingga kini, realisasi akad telah mencapai 1.250 unit rumah.
Melalui penguatan sinergi antara Kementerian PKP dan sektor perbankan syariah, pemerintah berharap akses pembiayaan perumahan makin luas dan target pemenuhan kebutuhan hunian layak nasional dapat tercapai lebih optimal. []
Penulis: Redaksi | Penyunting: Redaksi01
