Bupati Kukar Dengarkan Keluhan Korban Kebakaran, Percepat Pemulihan

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri meninjau posko kebakaran di Tenggarong, memastikan bantuan bagi 75 KK terdampak, serta mendorong penguatan mitigasi bencana dan pendampingan psikologis warga.

ADVERTORIAL – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri meninjau langsung kondisi warga terdampak kebakaran di Jalan AM Alimuddin, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kamis (08/10/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan dan penyaluran bantuan bagi 75 kepala keluarga (KK) terdampak berjalan sesuai kebutuhan, sekaligus mengevaluasi kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana kebakaran.

Dalam kunjungannya, Aulia memantau posko bantuan dan dapur umum, menyerahkan bantuan, serta berdialog dengan sejumlah warga yang kehilangan tempat tinggal dan perlengkapan rumah tangga akibat kebakaran.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar berkomitmen mempercepat proses pemulihan dengan memastikan setiap bantuan yang disalurkan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Kita melihat kondisi pascakebakaran yang melanda warga kita. Korbannya cukup banyak dan ini termasuk salah satu kebakaran terbesar yang terjadi di Kukar,” ucap Aulia kepada awak media seusai kegiatan peninjauan posko bantuan, dapur umum, dan penyerahan bantuan di Jalan AM Alimuddin, Tenggarong.

Aulia menjelaskan, penanganan pascakebakaran tidak cukup hanya mengandalkan penyaluran bantuan logistik. Pemerintah juga perlu mengidentifikasi kebutuhan mendesak warga agar proses pemulihan dapat berlangsung lebih efektif.

Ia mengapresiasi kepedulian masyarakat, relawan, dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan kepada korban kebakaran. Menurutnya, solidaritas tersebut menjadi kekuatan penting dalam mempercepat pemulihan kondisi warga.

“Alhamdulillah, respons bantuan dari warga masyarakat sangat luar biasa. Kita berharap proses recovery pascakebakaran ini bisa kita lakukan dengan cepat,” katanya.

Salah satu persoalan yang ditemukan saat berdialog dengan warga adalah keterbatasan peralatan memasak. Meskipun bantuan bahan makanan telah tersedia, sejumlah korban kesulitan mengolahnya karena perlengkapan memasak mereka turut hilang atau rusak akibat kebakaran.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemkab Kukar berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melalui Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Tenggarong untuk memenuhi kebutuhan peralatan memasak bagi warga terdampak.

Bantuan perlengkapan memasak tersebut kemudian disalurkan agar masyarakat dapat kembali mengolah bahan makanan yang telah diterima.

“Kalau bahan masakannya banyak, tapi peralatan masaknya tidak ada, bahan makanan tidak bisa terolah dengan baik,” jelas Aulia.

Menurutnya, bantuan yang tepat sasaran harus didasarkan pada kondisi nyata masyarakat di lapangan. Dengan demikian, dukungan pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga membantu warga kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.

Selain penyaluran bantuan, operasional dapur umum menjadi bagian penting dalam penanganan pascakebakaran. Fasilitas tersebut melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), petugas pemadam kebakaran (Damkar), masyarakat, serta relawan yang bekerja sama memenuhi kebutuhan konsumsi korban dan petugas.

Aulia turut menyampaikan apresiasi kepada para relawan, termasuk kelompok ibu-ibu yang membantu menyiapkan makanan bagi warga terdampak.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan yang selama ini aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan,” ujarnya.

Tidak hanya berfokus pada penanganan korban, Aulia juga menjadikan peristiwa kebakaran tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap sistem pencegahan dan penanggulangan bencana, khususnya di kawasan permukiman padat penduduk.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keterbatasan akses terhadap sumber air saat proses pemadaman kebakaran.

Menurutnya, keberadaan hidran dan sistem penyediaan air yang memadai sangat diperlukan, terutama di kawasan permukiman yang sulit dijangkau kendaraan pemadam kebakaran.

Persoalan tersebut telah dibahas bersama jajaran Damkar untuk merumuskan langkah mitigasi yang lebih efektif.

Pemkab Kukar juga berencana mengoptimalkan pemanfaatan dana Rukun Tetangga (RT) pada tahun mendatang guna mendukung penyelesaian berbagai persoalan di tingkat lingkungan, termasuk kebutuhan sarana mitigasi kebakaran.

Aulia memastikan alokasi dana RT tidak akan dikurangi. Namun, penggunaannya akan diarahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas masing-masing wilayah.

“Kebutuhan masing-masing RT tidaklah sama. Kalau memang bisa ditangani dengan dana RT, kita akan coba optimalkan pembiayaan kita di dana RT untuk mengatasi permasalahan,” katanya.

Untuk kawasan permukiman padat penduduk di Tenggarong, perhatian pemerintah diarahkan pada pemetaan titik rawan kebakaran serta ketersediaan sumber air di lokasi yang sulit dijangkau kendaraan pemadam.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sekaligus mendukung efektivitas penanganan apabila terjadi kebakaran serupa.

Di sisi lain, Aulia menegaskan bahwa proses pemulihan korban tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal sementara.

Kondisi psikologis masyarakat yang mengalami musibah juga harus mendapatkan perhatian agar dampak emosional akibat kehilangan tempat tinggal maupun harta benda dapat ditangani secara tepat.

Dengan jumlah korban mencapai 75 KK, Pemkab Kukar perlu memastikan seluruh warga terdampak tetap mendapatkan pemantauan dan pendampingan sesuai kondisi masing-masing.

“Kita harus melihat perspektif psikis warga masyarakat kita. Dari 75 kepala keluarga yang terdampak, harus kita pastikan semuanya bisa terkelola dengan baik,” ujarnya.

Menurut Aulia, pendampingan psikologis memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, komunitas, relawan, dan lingkungan sosial masyarakat.

Keterlibatan tersebut diperlukan agar warga yang mengalami tekanan psikologis akibat kebakaran tidak merasa menghadapi kesulitan seorang diri.

Selain itu, pendekatan berbasis komunitas dinilai penting untuk memastikan kebutuhan korban dapat teridentifikasi dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan selama masa pemulihan.

Aulia menegaskan, kehadiran pemerintah harus dapat dirasakan masyarakat tidak hanya ketika bencana terjadi, tetapi juga dalam seluruh tahapan pemulihan hingga warga mampu kembali menjalani kehidupan secara normal.

“Pemerintah harus hadir untuk membantu warga masyarakat menyelesaikan permasalahan yang bersifat psikis,” pungkasnya.

Melalui penanganan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, Baznas, petugas kebencanaan, dan masyarakat, Pemkab Kukar berharap proses pemulihan 75 KK terdampak kebakaran dapat berlangsung lebih cepat. Evaluasi sarana pemadaman, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pendampingan psikologis juga diharapkan menjadi langkah penting untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana serupa. []

Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Aulia Setyaningrum