Cegah Dini Karhutla, Pemerintah Siapkan Patroli Terpadu

PONTIANAK-Pencegahan dini kebakaran hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat, maka diluncurkan patroli terpadu pencegahan kebakaran utan dan lahan di Kantor Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalbar, di Pontianak, Selasa (8/8), oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Laksda TNI (Purn) Willem Rampangilei didampingi Gubernur Kalbar Cornelis, Direktur Binmas Polda Kalbar Kombes Pol Drs Hendi Handoko.

Hadir juga, Bupati dan Walikota se Kalbar, Ketua PMI Kalbar Ny. Frederika Cornelis, dan tamu undangan lainnya.

Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat TTA. Nyarong, patroli terpadu Karhutla ini untuk mengoptimalkan upaya pencegahan kebakaran di tingkat tapak, sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada rapat Nasional pengendalian Karhutla beberapa waktu lalu di Istana Negara.

Gubernur Kalbar Cornelis, mengatakan, untuk hari ini bersih, tidak ada nampak hotspot, karena sudah beberapa hari hujan, “Bersih (udara Kalbar), coba anda lihat sendiri,” ujar Cornelis kepada Wartawan. Dirinya juga membeberkan bahwa daerah pedalaman Kalimantan Barat memang masih ada membakar lading, namun asapnya tidak berpengaruh, justru yang berbahaya daerah-daerah gambut yang hanya terlihat asapnya, sehingga sulit untuk dipadamkan. “Daerah-daerah sepok(Gambut)  ini yang apinya tidak ada tapi asapnya ada, tapi kalau diitung dari kerusakan lingkungan oleh asap mobil, asap industri, gas rumah kaca, sebenarnya lebih berbahaya dibandingkan hanya bakar ladang, karena walau tradisional, pembakarannya terfokus ke lading dan tidak ada lagi merembet.” Ujar Cornelis.

Namun demikian, dirinya mengingatkan sebanyak 174 Desa dari 2031 desa di Kalbar berpotensi tinggi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang umumnya merupakan lahan gambut, sehingga Bupati, Walikota, para Camat, Lurah/Kepala Desa dan pemimpin instansi terkait untuk lebih mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam menghilangkan kebakaran hutan dan lahan baik lahan yang dikuasai masyarakat maupunlahan yang tidak bertuan.

Diungkapkan Cornelis, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menempatkan helikopter empat unit terdiri Heli Bell, Heli Karnov, Heli MI-8 dan Heli Bolcow, serta satu buah Helo Bell dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk pelaksanaan Water Bombing di Kalbar.

Kepada Bupati dan Walikota yang belum menetapkan status siaga darurat agar segera dibuat, setelah itu agar membentuk posko, melakaukan aktifasi dan melaksanakan briefing pagi dan sore.

Direktur Pengendalian Karhutlah Raffles B Panjaitan mengatakan, Patroli ini sebagai upaya pencegahan Karhutla dengan mengedepankan prinsip deteksi dini, kemuktahiran data, kehadiran petugas di tingkat tapak dan sinergitas antar lembaga danasyarakat di tingkat desa.

“Setiap tim yang diturunkan merupakan kolaborasi para pihak (Manggala Agni KLHK, TNI, Polri dan masyarakat desa) setiap hari melaksanakan sosialisasi door to door kepada masyarakat dan deteksi dini tingkat kerawanan kebakaran dengan basis desa,” kata Raffles B Panjaitan.

Dikatakannya, Tahun 2017, kegiatan Patroli Terpadu Pencegahan Karhutlah sudah dimulai sejak 11 Mei lalu di Provinsi Riau (65 Posko Desa), dan Sumatera Selatan (50 Posko desa).

Sedangkan untuk Provinsi Kalbar sudah dimulai pada Tanggal 18 Juni 2017 dan akan berlangsung sampai bulan November mendatang.

“Di Provinsi Kalbar, Patroli Terpadu dilaksanakan di 60 posko desa dengan basis wilayah kerja Daops Manggala Agni meliputi Daops Pontianak 13 posko desa, Daops Singkawang 11 posko desa, Daops Sintang 15 posko desa, Daops Ketapang 13 posko desa, Daops Semurah 8 posko desa. Dari 60 posko desa, dapat dijangkau paling tidak 120 desa rawan Karhutlah,” jelasnya.

Saat ini masih menurutnya, sedang dipersiapkan Patroli Terpadu di Provinsi Sumut 15 posko desa, Jambi 20 posko desa, Kalteng 55 posko desa, Kalsel 20 posko desa, dan Kaltim 15 posko desa.

“Khusus untuk kegiatan patroli terpadu ini, KLHK menargetkan dapat menjangkau 1.014 desa rawan Karhutlah di 8 Provinsi rawan,” jelasnya lagi.

Dijelaskannya, secara umum kondisi hotspot saat ini untuk deteksi dari satelit NOAA 19 memperlihatkan kenaikanPolda apabila dibandingkan tahun 2016 pada periode 1 Januari-7 Agusutus 2016 terdeteksi 1.233 hostpot dan periode 1 Januari-7 Agustus 2017 terdeteksi 1.341 hotspot atau naik sebesar 8 persen.

Sedangkan, untuk deteksi Satelit Terra/Aqua LAPAN dengan tingkat kepercayaan lebih dari 80 persen, untuk periode 1 Januari – 7Agustus 2016 terdeteksi 2.161 titik, dan tahun 2017 pada periode yang sama terdeteksi 334 atau terjadi penurunan sebesar 84 persen. Khusus untuk Provinsi Kalbar, masih kata Direktur Pengendalian Karhutla, apabila diperbandingkan antara tahun 2016 dan 2017 baik deteksi Satelit NOAA 19 maupun Terra/aqua menunjukan kenaikan. Deteksi Satelit NOAA 19 untuk periode 2016 terdeteksi 60 titik di Kalbar dan periode Tahun 2017 terdeteksi 201 titik. Deteksi Satelit Terra/Aqua periode 2016 terdeteksi 11 titik dan periode tahun 2017 terdeteksi 72 titik.

“Sebaran hotspot terbanyak di Kalbar masih didominasi Sintang, Kubu Raya, dan Sanggau. Kabupaten lain yang perlu diwaspadai adalah Kapuas Hulu, Ketapang, dan Landak,” ujarnya.

Diingatkan kembali tentang arahan Presiden Joko Widodo pada Rakernas Pengendalian Karhutlah, terutama pada sisi pentingnya pencegahan sampai tingkat tapak yang melibatkan masyarakat dan sinergi antara pusat dan daerah.

Kepala BNPB RI Laksda TNI (Purn) Willem Rampangilei, mengatakan, fakta bahwa kebakaran hutan dan lahan terjadi tiap tahun, namun sejak 2016 sudah bisa diatasi, belajar dari situ maka bisa memaksimalkan pencegahan sehingga tidak terjadi bencana asap,“Sebagaimana perintah Bapak Presiden, maka kita harus melakukan upaya pencegahan secara efektif, padamkan api sedini mungkin, tingkatkan kesiapsiagaan kewaspadaan sedini mungkin, pemadaman secepatnya koordinasikan penegakan hukum secepatnya, 2017 ini tidak boleh lengah, kita harus memantau secara seksama hospot, sosialisasi ke masyarakat, tingkatkan patroli, kerahkan sumberdaya pusat dan daerah, termasuk bantuan, seperti helikopter, peralatan pemadaman dari LHK, restorasi gamut, karena kebakaran krusial kalau teradi di lahan gambut.” Pungkas jenderal bintang dua itu.(Yuni Harunita/Humas)