Di Tengah Efisiensi Anggaran, Bupati Kukar Prioritaskan Pelayanan Publik

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan penghematan anggaran dilakukan melalui penyesuaian cakupan program dan belanja operasional, tanpa mengurangi hak pegawai maupun mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.

ADVERTORIAL – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik maupun mengurangi hak-hak pegawai. Di tengah keterbatasan fiskal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar memilih menyesuaikan cakupan program, menekan belanja operasional, dan memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat agar pembangunan tetap berjalan.

Penegasan tersebut disampaikan Aulia saat memberikan kuliah umum bertema “Menjaga Kualitas Pelayanan Publik di Tengah Ruang Fiskal yang Semakin Terbatas” di Gedung D12, Lantai 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (10/10/2026).

Aulia menjelaskan, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menuntut pemerintah lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran. Penyesuaian dilakukan dengan mengurangi cakupan kegiatan, bukan menghentikan seluruh program yang telah direncanakan.

“Ketika angkanya itu turun, maka skopnya saja yang kami kurangi,” ucap Aulia.

Menurutnya, strategi tersebut memungkinkan program pembangunan tetap dilaksanakan sesuai kemampuan fiskal daerah. Pemerintah juga harus memastikan setiap pengeluaran memiliki manfaat yang jelas dan tidak mengganggu penyelenggaraan pelayanan dasar.

Salah satu langkah efisiensi yang ditempuh Pemkab Kukar adalah mengevaluasi belanja operasional. Meski demikian, Aulia memastikan kebijakan penghematan tidak diarahkan pada pemotongan gaji maupun Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Kebijakan kami, kami tidak memotong hak-hak pegawai. Jadi gaji, TPP itu tetap menjalankan,” kata Aulia.

Ia menilai kesejahteraan aparatur merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, efisiensi anggaran harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan, manfaat, serta tingkat urgensi setiap kegiatan. Penghematan tidak semata-mata dimaknai sebagai pengurangan belanja, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan efektivitas penggunaan keuangan daerah.

Selain membahas pengelolaan anggaran, Aulia menekankan bahwa pembangunan daerah harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi keluarga.

“Kita tidak akan mungkin bisa bicara terkait dengan kesehatan. Kita tidak akan mungkin bicara terkait dengan masalah pendidikan yang baik selama warga masyarakat kita masih mengeluhkan, hari ini saya makan apa, besok saya makan apa,” ujarnya.

Aulia menilai persoalan ekonomi masyarakat membutuhkan pendekatan pembangunan yang saling berkaitan, mulai dari perlindungan sosial, penciptaan kesempatan kerja, penyediaan hunian layak, hingga peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.

Di sektor ketenagakerjaan, Pemkab Kukar menjalankan program Kukar Siap Kerja yang diarahkan untuk mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja berdasarkan kompetensi dan kebutuhan dunia usaha.

Program tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, terutama bagi masyarakat usia produktif. Sementara itu, warga yang belum memiliki kemampuan untuk bekerja tetap membutuhkan dukungan perlindungan sosial sesuai kondisi masing-masing.

Pada sektor perumahan, pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap peningkatan kelayakan hunian masyarakat. Adapun di bidang pendidikan dan kesehatan, Aulia menekankan pentingnya menjaga keterjangkauan serta kesinambungan pelayanan.

Menurutnya, berbagai program tersebut harus dilaksanakan secara terpadu agar mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Aulia juga menyoroti pentingnya kesinambungan pembangunan lintas periode pemerintahan. Ia mengingatkan agar pergantian kepemimpinan tidak menyebabkan program yang telah direncanakan harus selalu dimulai kembali dari awal.

Aulia turut menceritakan pelajaran kepemimpinan yang menurut penuturannya diperoleh dari perbincangan dengan mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew. Pesan tersebut berkaitan dengan tanggung jawab kepala daerah dalam memastikan setiap tahapan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.

“Tugasmu itu sebagai seorang kepala daerah adalah memasukkan seluruh yang kita rencanakan dalam rencana pembangunan jangka panjang itu bisa tereksekusi dengan baik, tahapan-tahapannya,” ujar Aulia.

Ia menegaskan, keberhasilan kepala daerah tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah program baru yang diluncurkan selama masa jabatan. Hal yang lebih penting adalah kemampuan memastikan program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat berkelanjutan.

“Legasi kita sebagai pemimpin sebenarnya adalah memastikan apa yang sudah direncanakan itu berjalan,” tegasnya.

Menurut Aulia, pembangunan yang terlalu berorientasi pada pencapaian jangka pendek berisiko menghambat kesinambungan kebijakan. Padahal, sejumlah program membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

Oleh karena itu, program tahunan dan jangka menengah harus diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Konsistensi tersebut diperlukan agar capaian pembangunan dapat dipertahankan dan dikembangkan oleh pemerintahan berikutnya.

Aulia juga mengingatkan pentingnya keterlibatan langsung kepala daerah dalam memahami persoalan masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang disusun tanpa memperhatikan kondisi nyata di lapangan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan warga.

Pemimpin, lanjutnya, harus bersedia turun langsung, mendengarkan aspirasi, serta memahami berbagai hambatan yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik.

Pendekatan tersebut semakin diperlukan ketika pemerintah harus menentukan program yang dipertahankan, disesuaikan, atau ditunda akibat keterbatasan anggaran.

Melalui pemahaman terhadap kondisi masyarakat, pemerintah diharapkan mampu menetapkan prioritas pembangunan secara objektif berdasarkan tingkat kebutuhan dan manfaat setiap program.

Di hadapan mahasiswa FISIP Unmul, Aulia menekankan bahwa kepemimpinan publik membutuhkan kemampuan menjalankan kebijakan, menjaga konsistensi perencanaan, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.

Menurutnya, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong pengelolaan anggaran yang semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Bagi Pemkab Kukar, tantangan fiskal menjadi momentum untuk memperkuat penentuan prioritas pembangunan, menjaga keberlangsungan pelayanan dasar, serta memastikan kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Aulia kembali menegaskan bahwa warisan terpenting seorang pemimpin bukanlah banyaknya program baru yang diperkenalkan, melainkan kemampuan memastikan pembangunan berjalan secara konsisten dan dapat dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.

“Legasi kita sebagai pemimpin sebenarnya adalah memastikan apa yang sudah direncanakan itu berjalan,” pungkasnya. []

Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Aulia Setyaningrum