DPRD DKI Desak BUMD Prioritaskan Dana CSR untuk Fasilitas Warga
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Jakarta (DKI Jakarta) mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengarahkan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memenuhi kebutuhan fasilitas dasar masyarakat. Usulan tersebut mencakup pembangunan kantor Rukun Warga (RW), penyediaan tempat sampah, hingga perlengkapan pos pelayanan terpadu (Posyandu) yang dinilai masih minim di sejumlah wilayah.
Dorongan itu disampaikan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Corporate Social Responsibility (CSR) DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, usai mengikuti rapat Pansus CSR di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (06/07/2026). Menurutnya, seluruh BUMD milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu memasukkan program CSR yang benar-benar dibutuhkan masyarakat ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), baik pada perubahan anggaran 2026 maupun penyusunan RKAT 2027.
”Kita ingin supaya BUMD secara jelas menuliskan rencana kerja dan kegiatan RKAT tahun 2026 perubahan, dan tahun 2027 sudah memasukkan CSR yang diminta oleh warga,” ujar Taufik, sebagaimana dilansir Antara, Senin (06/07/2026).
Ia menilai terdapat sejumlah kebutuhan masyarakat yang belum dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga dukungan pendanaan dari program CSR BUMD dapat menjadi solusi untuk mempercepat pemenuhannya.
“Misalnya pembangunan kantor RW, karena itu kan tidak ada anggarannya di APBD. Kita ingin itu bisa dilakukan oleh BUMD,” ucapnya.
Selain pembangunan kantor RW, Taufik juga menyoroti masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah di lingkungan permukiman. Menurutnya, alokasi tempat sampah yang tersedia saat ini belum sebanding dengan jumlah Rukun Tetangga (RT) dalam satu wilayah RW.
”Kemudian soal sampah, anggarannya satu RW hanya tiga tong sampah. Padahal satu RW bisa terdiri dari 20 RT. Nah, itu kita minta supaya BUMD melalui CSR dapat membantu penyediaannya,” kata Taufik.
Pansus CSR DPRD DKI Jakarta juga mengusulkan agar dana CSR dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar di Posyandu. Menurut Taufik, masih banyak Posyandu yang belum memiliki perlengkapan penting, seperti alat pengukur tekanan darah maupun timbangan, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum dapat berjalan secara optimal.
”Kemudian juga kesehatan, posyandu. Kita punya posyandu, tetapi tidak ada anggaran untuk alat tensi darah maupun timbangan. Nah, itu yang kita minta supaya bisa dipenuhi melalui CSR BUMD,” kata Muhammad Taufik Zoelkifli.
Melalui pengintegrasian program CSR ke dalam RKAT, DPRD DKI Jakarta berharap pelaksanaan TJSL oleh BUMD dapat lebih tepat sasaran, menjawab kebutuhan riil masyarakat, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai lingkungan permukiman. []
Redaksi01
