DPRD Samarinda: Relawan Katana Hanya Ada di Atas Kertas

ADVERTORIAL — Program Kelurahan Tangguh Bencana (Katana), yang dirancang untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana alam, dinilai belum berjalan optimal.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Andriansyah, mengkritik minimnya dukungan pemerintah terhadap para relawan yang tergabung dalam program tersebut. Ia menilai, keberadaan relawan Katana saat ini lebih bersifat administratif ketimbang operasional. “Yang terjadi sekarang, relawan Katana hanya ada di atas kertas. Tidak ada pelatihan, tidak ada peralatan. Ini pembentukan tanpa keberlanjutan,” ujar Andriansyah, yang akrab disapa Aan, di Samarinda, Senin (28/7/2025).

Program Katana dibentuk melalui Surat Keputusan (SK), namun tidak diiringi pelatihan maupun penyediaan fasilitas yang memadai. Padahal, menurut Aan, Samarinda termasuk daerah rawan bencana, khususnya banjir dan tanah longsor. “Relawan ini seharusnya menjadi garda terdepan saat bencana terjadi. Tapi bagaimana bisa bergerak jika mereka bahkan tidak punya alat dasar atau pemahaman teknis?” tegasnya.

Ia menilai lemahnya implementasi Katana mencerminkan rendahnya komitmen pemerintah dalam membangun sistem mitigasi bencana berbasis komunitas. Padahal, jika dikelola dengan baik, relawan dapat menjadi ujung tombak penanganan darurat di wilayah masing-masing. “Ini bukan sekadar program seremonial. Pemerintah harus hadir dengan dukungan riil, bukan hanya legalitas formal,” kata Aan.

Untuk itu, ia mendesak Pemerintah Kota Samarinda segera mengevaluasi pelaksanaan Program Katana sekaligus mengalokasikan anggaran khusus untuk pembinaan, pelatihan, dan penyediaan peralatan bagi para relawan. “Pemerintah jangan hanya bangga karena sudah membentuk, tapi juga harus membina. Kalau tidak, itu sama saja mengabaikan potensi besar yang bisa menyelamatkan warga di saat darurat,” ujarnya.

Aan berharap, ke depan relawan Katana tidak hanya menjadi nama dalam dokumen, tetapi benar-benar dilibatkan secara aktif, dibekali keterampilan yang relevan, dan menjadi bagian penting dari strategi penanggulangan bencana di tingkat kelurahan. “Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya kebijakan, tapi aksi konkret. Relawan harus diberdayakan, bukan dibiarkan,” pungkasnya. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum