Eksekutif Sampaikan Nota Keuangan RAPBD Kukar 2016
KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara, dalam sidang paripurna ke-14 yang digelar di Gedung Utama Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, menyampaikan nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Angagran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2016 sebesar Rp 6,995 trilyun.
Dalam nota keuangan yang disampaikan Penjabat Bupati Kukar Chairil Anwar, Kamis (26/11) disebutkan bahwa tahun 2016 merupakan tahun transisi periode RPJMD, sehingga tahun 2016 mengacu pada tahapan RPJMD 2010-2025.
“Dengan memperhatikan kebijakan nasional dan pemerintah provinsi Kaltim, berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2016 atas dasar tersebut tema pembangunan Kukar adalah peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan energy dalam penguatan sektor pariwisata dan pertanian dalam menuju kemandirian pangan,” ungkap Chairil Anwar.
Lebih lanjut diungkapkan memperhatikan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) 2016 maka asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD 2016 dari segi pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp. 5,8 trilyun.
Dengan rincian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp. 291,76 milyar, dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 4,84 trilyun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 656,68 milyar, sudah termasuk bantuan keuangan provinsi Kaltim sebesar Rp. 169,76 milyar.
Dalam RAPBD 2016 masih terdapat defisit sebasar Rp. 1,19 trilyun. Namun defisit tersebut dapat tertutupi dari pembiayaan netto yang berasal dari penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Nilai SiLPA diestimasikan sebesar Rp. 1,2 trilyun.
Sementara Ketua DPRD Kukar Salehuddin, SSos SFil yang menjadi pimpinan sidang paripurna saat ditemui secara terpisah mengatakan, tindaklanjut penyampaian nota keuangan tersebut adalah pengesahan RAPBD Kukar. Harapannya dapat segera dilakukan sehingga penyerapan anggaran masing-masing instansi dapat maksimal.
“Saya memang melihat ada dua hal itu (perencanaa dan target kegiatan, red) yang saat ini kurang begitu maksimal, sehingga banyak silpa (sisa lebih penggunaan anggaran, red) yang terjadi di Kukar. Tapi saya optimis kalau di per-30 November ini kita sudah melakukan proses persetujuan. InsyaAllah beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, red) yang hitungannya besar terutama seperti Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan semacamnya, kita minta bisa secepatnya,” kata Salehuddin.
Politisi Partai Golkar ini menyebutkan, untuk tahun depan anggaran untuk Bantuan Sosial (Bansos) tetap tercantum, hanya saja besaran pastinya belum bisa dipstikan.
“Tetap ada dan sekitar Rp30-an miliar, dan bahkan ini untuk memenuhi kewajiban kita dan yang menerima itu memang semisal KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dan semacamnya,” ucapnya. [] Adv/Mus
