Kemenhan Siapkan Diklat Gelombang II bagi Calon Manajer Kopdes Merah Putih
JAKARTA TIMUR – Kementerian Pertahanan (Kemhan) mulai mempersiapkan pelaksanaan gelombang kedua pendidikan dan pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Program lanjutan ini ditujukan bagi peserta yang telah lolos seleksi, tetapi belum mengikuti pendidikan pada gelombang pertama karena keterbatasan kapasitas lembaga pendidikan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan Tri Budi Utomo mengatakan persiapan pelaksanaan diklat telah dilakukan dengan menempatkan peserta yang memenuhi syarat ke dalam talent pool. Namun, jadwal dan mekanisme pelaksanaan masih menunggu keputusan Panitia Seleksi Nasional Calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih.
“Diklat gelombang kedua ini masih kita menunggu dari panitia pusat yang nanti akan dirapatkan. Tetapi kita sudah menyiapkan personel-personel tersebut di dalam talent pool, ya, yang sudah disiapkan,” kata Tri usai upacara penutupan diklat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (31/07/2026), sebagaimana diberitakan Tempo, Sabtu (01/08/2026).
Menurut Tri, Kemhan akan menjadikan hasil evaluasi penyelenggaraan gelombang pertama sebagai dasar penyempurnaan program berikutnya. Evaluasi tersebut mencakup metode pelatihan yang akan diterapkan, termasuk penentuan apakah peserta akan mengikuti pola latihan yang berorientasi pada bela negara atau menggunakan pendekatan lainnya.
Selain metode pelatihan, jumlah peserta pada gelombang kedua juga dipastikan mengalami penyesuaian. Tri menyebut kuota peserta tidak akan sebesar gelombang pertama.
“Kuotanya mungkin beda sedikit saja,” kata Tri.
Sebelumnya, Kemhan telah menyelesaikan penyelenggaraan Diklat SPPI gelombang pertama yang berlangsung selama 45 hari sejak 17 Juni 2026. Sebanyak 33.785 peserta dinyatakan lulus dan dijadwalkan mengisi posisi manajer Kopdes Merah Putih serta Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia.
Pelaksanaan diklat gelombang pertama sempat menjadi sorotan publik setelah lima peserta dilaporkan meninggal dunia akibat persoalan kesehatan dan kelelahan. Peristiwa tersebut memunculkan kritik dari sejumlah elemen masyarakat sipil yang meminta agar pelatihan calon manajer koperasi yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dihentikan.
Meski demikian, Kemhan tetap melanjutkan program tersebut dengan melakukan perubahan pada konsep pelatihannya. Jika sebelumnya menggunakan format latihan dasar militer dalam pembentukan komponen cadangan, kini pelaksanaan diklat diarahkan pada pendidikan bela negara sebagai bentuk penyempurnaan program. []
Redaksi01
