IPERINDO Dorong Kebutuhan Kapal Dipenuhi Industri Dalam Negeri
JAKARTA – Kebutuhan kapal yang besar di Indonesia sebagai negara kepulauan dinilai dapat menjadi peluang untuk memperkuat industri galangan kapal nasional. Namun, peluang tersebut perlu didukung dengan peningkatan daya saing industri dan kebijakan pembiayaan yang mendorong perusahaan pelayaran membangun armada baru di dalam negeri.
Ketua Umum (Ketum) Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) sekaligus Direktur Utama (Dirut) PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, Anita Puji Utami, mengatakan penguatan industri galangan kapal tidak hanya bergantung pada kemampuan produsen, tetapi juga membutuhkan kesinambungan pesanan dari sektor pelayaran.
Menurut Anita, galangan kapal nasional telah melakukan investasi besar untuk membangun fasilitas produksi dan mempertahankan tenaga kerja. Karena itu, keberadaan pesanan secara berkelanjutan menjadi faktor penting agar kapasitas yang telah dibangun dapat terus dimanfaatkan.
“Galangan kapal nasional telah melakukan investasi yang sangat besar sehingga keberlanjutan usahanya harus kita jaga bersama,” lanjut Anita.
Industri galangan kapal, kata dia, membutuhkan modal besar dan investasi jangka panjang. Selain menyediakan fasilitas produksi, perusahaan juga harus menjaga kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan produksi agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan maupun perbaikan kapal.
Untuk meningkatkan permintaan, IPERINDO mendorong pemerintah memberikan stimulus kepada perusahaan pelayaran yang memesan pembangunan kapal baru di galangan dalam negeri. Dukungan dapat diberikan melalui akses pembiayaan perbankan dengan suku bunga rendah maupun skema insentif lainnya.
“Pemerintah dapat memberikan stimulus kepada perusahaan pelayaran yang membangun kapal di Indonesia, misalnya melalui pembiayaan perbankan dengan bunga rendah untuk pembangunan kapal baru maupun skema insentif seperti cash back,” ujar Anita.
Ia menilai kebijakan tersebut dapat menciptakan hubungan yang saling mendukung antara industri pelayaran dan galangan kapal. Perusahaan pelayaran memperoleh akses pembiayaan yang lebih kompetitif untuk menambah armada, sedangkan galangan kapal mendapatkan kepastian pesanan untuk menjaga kegiatan produksi dan investasi.
Selain mendorong pembiayaan bagi perusahaan pelayaran, Anita juga menyebut industri galangan kapal masih membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah. Sejumlah usulan yang disampaikan meliputi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penerapan Pajak Penghasilan (PPh) final, serta pembiayaan dengan suku bunga rendah.
“Industri galangan kapal masih menunggu dukungan kebijakan, terutama terkait pembebasan PPN, usulan penerapan PPh final serta dukungan pembiayaan dengan suku bunga yang rendah,” ujar Anita dalam keterangannya, Minggu (30/08/2026), sebagaimana dilansir Kompas, Senin, (31/08/2026).
Meski demikian, Anita menegaskan industri galangan kapal nasional juga harus memperkuat kemampuan internal dan tidak semata-mata mengandalkan dukungan kebijakan. Peningkatan kualitas, efisiensi waktu pengerjaan, dan kemampuan menawarkan harga kompetitif menjadi faktor penting untuk memperkuat posisi industri dalam persaingan.
“Galangan kapal nasional juga harus terus bertransformasi. Kita harus meningkatkan kualitas pekerjaan, mempercepat delivery dan menawarkan harga yang semakin kompetitif,” kata dia.
“Dukungan pemerintah harus kita jawab dengan peningkatan kemampuan dan profesionalisme industri galangan nasional,” lanjutnya.
Anita memandang kebutuhan kapal yang terus muncul di Indonesia dapat menjadi fondasi bagi pengembangan industri maritim nasional. Apabila kebutuhan tersebut semakin banyak dipenuhi oleh industri domestik, dampaknya dinilai dapat menjangkau industri pendukung, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan penguasaan teknologi.
“Kita ingin kebutuhan kapal Indonesia semakin banyak dipenuhi oleh industri kita sendiri. Mari bersama-sama membangun kapal di dalam negeri, memperkuat pelayaran nasional dan menjadikan industri galangan kapal sebagai salah satu kekuatan menuju kemandirian maritim Indonesia,” tegas Anita.
Penguatan sinergi antara pemerintah, perusahaan pelayaran, dan industri galangan kapal diharapkan dapat mengubah kebutuhan armada nasional menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Dukungan pembiayaan dan peningkatan daya saing menjadi dua unsur yang dinilai penting agar pembangunan kapal di dalam negeri dapat semakin berkembang dan memperkuat kemandirian maritim Indonesia. []
Redaksi01
