Jelang Akad Massal 62.000 Rumah Subsidi, Maruarar Pastikan Seluruh Persiapan Rampung
JAKARTA – Sebanyak 62.000 penerima manfaat akan mengikuti akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak sekaligus memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
Pelaksanaan akad massal ini merupakan agenda ketiga setelah penyelenggaraan serupa di Cileungsi pada September 2025 yang mencakup 26.000 unit rumah dan di Serang pada Desember 2025 sebanyak 50.030 unit. Kali ini, kegiatan akan melibatkan 62.000 calon debitur KPR Sejahtera FLPP yang tersebar di lebih dari 100 lokasi di 36 provinsi dengan dukungan 36 bank penyalur mitra Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait mengatakan seluruh tahapan persiapan telah diperiksa secara menyeluruh sebelum pelaksanaan akad massal.
“Jadi tadi kami sudah mengecek, semua persiapan sudah siap. Kami cek by name by address, bank penyalurnya sudah jelas, alamat calon debitur sudah jelas, tenornya dan angsuran per bulannya,” kata Maruarar di Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI), Jakarta, Senin (27/07/2026), sebagaimana dilansir Detik, Senin (27/07/2026).
Menurutnya, program tersebut memanfaatkan skema FLPP dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk membantu masyarakat memperoleh rumah dengan pembiayaan yang lebih terjangkau.
“Terima kasih kepada semua ekosistem, Tapera, SMF, perbankan, developer, pemerintah daerah, Mendagri, BPS, yang telah membantu kami, sehingga bisa membuat acara yang ketiga ini. Mohon doa restunya,” ujarnya.
Selain akad massal KPR subsidi, pemerintah juga akan menyerahkan KUR Perumahan dengan total nilai mencapai Rp880 miliar. Kegiatan tersebut direncanakan dihadiri Presiden Prabowo dan melibatkan penerima manfaat dari berbagai profesi, mulai dari pengemudi ojek online, pemuka agama, asisten rumah tangga, guru, perawat, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hingga penjual jamu.
Maruarar menjelaskan, KUR Perumahan dirancang untuk memperkuat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di sektor perumahan, termasuk kontraktor kecil, pengembang, serta toko material bangunan.
“Jadi penerima manfaatnya dari beragam profesi. Dan Program KUR Perumahan ini digagas oleh Presiden Prabowo ditujukan untuk memperkuat peran UMKM, khususnya kontraktor kecil serta pelaku usaha yang bergerak di sektor perumahan,” jelas Maruarar.
Dalam skema tersebut, pelaku UMKM masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh plafon pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan dengan bunga 0,5 persen. Sementara itu, kontraktor, pengembang (developer), dan toko material skala UMKM dapat mengakses pinjaman revolving hingga Rp20 miliar dengan bunga bersubsidi sebesar 5 persen.
Maruarar menilai tingginya tingkat penyerapan KUR Perumahan menjadi dasar peningkatan kuota pembiayaan secara nasional.
“Kita sangat bergembira, walaupun KUR Perumahan ini berdirinya belum ada setahun, tapi pencapaiannya sangat tinggi. Makanya oleh Pak Menko Perekonomian kuotanya ditingkatkan dari Rp 36 triliun menjadi Rp 50 triliun. Kenapa? Karena serapannya tinggi. Dan yang paling tinggi 50% lebih dari yang sudah terserap penyalurannya dari Bank BRI. Makanya kami membuat kolaborasi Kementerian PKP, Tapera dan Bank BRI,” kata Maruarar.
Ia berharap sinergi antara Kementerian PKP, BP Tapera, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), perbankan, pengembang, pemerintah daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta kementerian terkait lainnya dapat terus diperkuat agar penyaluran rumah subsidi semakin efektif dan menjangkau lebih banyak masyarakat. []
Redaksi01
