Kalbar Hebat, Masuk Lima Besar Pendapatan APBD Se-Indonesia

PONTIANAK (Beritaborneo.com)-Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., menjelaskan melalui daring bahwa realisasi pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 masuk 5 besar provinsi dengan persentase realisasi pendapatan APBD Se-Indonesia. Data tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (20/7/2022).

“Persentase Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Barat TA 2022 sebesar 51,94%. Angka ini di atas target rata-rata provinsi di seluruh Indonesia yaitu sebesar 40%. Oleh karena itu, Provinsi Kalimantan Barat berada di peringkat 5 setelah Provinsi Bangka Belitung,” jelas Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si.

Meskipun demikian, Dirjen Bina Keuda Kemendagri mengingatkan Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkagkan Realisasi Belanja APBDnya karena masih berada di angka 31,29% dan namun hal tersebut masih dikategorikan normal.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji S.H., M.Hum., mengungkapkan saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Barat sudah mencapai lebih dari 50%. Namun, realisasi belanja APBD Provinsi Kalbar masih di bawah 40%. Kendala tersebut diakibatkan masih adanya beberapa perusahaan pemenang lelang tidak mengajukan pembayaran di muka.

“Sebenarnya, realisasi kita sudah cukup baik yakni hampir 35%. Tapi, menurut saya masih lambat karena pendapatan PAD Kalbar sudah 60%, seharusnya realisasi belanja diatas 40 persen. Saya melihat juga perusahaan – perusahaan pemenang tender proyek tidak mengajukan uang muka. Itu seharusnya dibayarkan, jangan dibayarkan sekaligus saat pengerjaan proyek sudah selesai,” ungkap H. Sutarmidji.

Kemudian, Gubernur juga mendapati tak sedikit perusahaan pemenang proyek yang membatalkan perjanjian kontrak dan juga ditemukan tidak ada pemenang pelelangan di beberapa proyek, sehingga menghambat realisasi belanja. Kendala tersebut diharapkan tidak terulang kembali dan proses lelang untuk paket pekerjaan tahun 2023 dilakukan di tahun 2022 sesuai dengan arahan dari Kemendagri.

“Untuk APBD 2023, saya minta tender proyek dilakukan di tahun 2022 dan pemenangnya diumumkan pada bulan Januari tahun 2023 seperti arahan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Selain itu, masih ditemukan pembatalan kontrak dan tidak ada pemenang lelang. Hal tersebut juga berpotensi menjadi masalah, sehingga bisa menjadi celah untuk melakukan penyimpangan. Selain itu sering terjadi perusahaan melakukan adendum kontrak. Itu saya khawatirkan menjadi potensi masalah dan bisa menjadi temuan pemerika,” tegas Gubernur.(sp/rac)