Kebijakan Netanyahu Picu Kekhawatiran Perang Baru di Timur Tengah

Pengamat politik Turki Engin Özer menilai kebijakan pemerintahan Netanyahu di Gaza, Lebanon, dan terhadap Iran berpotensi memperluas konflik serta memperdalam isolasi internasional Israel.

MOSKOW – Pengamat politik Turki Engin Özer memperingatkan kebijakan pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu berpotensi memperluas konflik di Timur Tengah, memperdalam isolasi internasional Israel, dan memicu perang baru. Penilaian itu merujuk pada operasi militer Israel di Jalur Gaza dan Lebanon selatan, kebijakan hukuman mati bagi terduga pelaku terorisme, serta ancaman terhadap infrastruktur nuklir Iran.

Menurut Özer, kebijakan Israel tidak lagi hanya berkaitan dengan operasi militer, tetapi juga mencakup dugaan penculikan, serangan terhadap infrastruktur sipil, dan tindakan yang menyebabkan jatuhnya korban dari kalangan warga sipil.

“Israel perlahan berubah dari sekadar negara menjadi entitas yang beroperasi di luar kerangka hukum internasional,” ujarnya.

Özer menilai berbagai tindakan tersebut dapat memperburuk citra Israel sekaligus memperkuat tekanan dan isolasi internasional terhadap negara itu. Dampak kebijakan tersebut, menurut dia, juga berpotensi merugikan kepentingan Israel dalam jangka panjang.

Ia turut menyoroti pengesahan undang-undang hukuman mati bagi orang yang dituduh melakukan terorisme. Kebijakan itu dinilai para pengkritiknya semakin memperkeras pendekatan Israel terhadap penduduk Arab dan Muslim, terutama di tengah pernyataan kontroversial Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir.

Selain Gaza, keberadaan militer Israel di Lebanon selatan menjadi perhatian Özer. Ia mengatakan Israel berupaya membentuk zona penyangga yang disebut sebagai “garis kuning”. Langkah tersebut dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk penguasaan terhadap sebagian wilayah negara berdaulat.

Özer berpandangan Israel tidak berencana menarik pasukannya dari kawasan tersebut. Sebaliknya, Israel diperkirakan terus memperkuat kehadiran militernya dengan alasan keamanan dan kepentingan politik.

“Israel akan tetap berada di sana dan menciptakan zona penyangga. Militer Israel kemungkinan besar akan melanjutkan kehadirannya di Lebanon selatan,” katanya.

Menurut Özer, keberadaan Israel di Lebanon selatan juga dapat memengaruhi kepentingan Prancis yang secara historis memiliki hubungan dan pengaruh kuat di Lebanon. Kondisi itu, kata dia, mulai memperlihatkan tanda-tanda memburuknya hubungan Prancis dengan Israel.

Situasi di Lebanon selatan dinilai Özer tidak jauh berbeda dengan perkembangan di Gaza. Meskipun sejumlah kesepakatan gencatan senjata telah diupayakan melalui mediasi Mesir, ia menilai Israel tetap melanjutkan operasi militer, memperluas zona penyangga, membatasi masuknya bantuan kemanusiaan, dan menghambat inisiatif internasional untuk menciptakan stabilitas.

Dalam menghadapi konflik tersebut, Özer menilai Turki belum memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika di lapangan. Ankara, menurut dia, lebih banyak menggunakan jalur diplomasi sejak konflik berlangsung.

“Turki sejak hari pertama konflik—atau secara tegas sejak pembantaian di Gaza—hanya memainkan peran diplomatik,” ujarnya.

Risiko lain yang disoroti Özer adalah kemungkinan serangan Israel terhadap objek yang berkaitan dengan infrastruktur nuklir Iran. Meskipun serangan langsung terhadap fasilitas nuklir Iran dinilainya belum mungkin dilakukan dalam waktu dekat, Israel diperkirakan tetap melancarkan tindakan provokatif.

Özer memperingatkan konflik dapat berkembang di luar kendali apabila Amerika Serikat (AS) tidak mengambil langkah untuk menahan Israel.

“Serangan langsung terhadap infrastruktur nuklir Iran akan menjadi bencana nyata. Itu secara otomatis akan memicu perang baru,” tegasnya.

Konflik terbuka yang melibatkan Iran juga dinilai dapat menimbulkan persoalan bagi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Apabila Turki terseret dalam konflik, Özer memperkirakan akan muncul krisis internal karena negara-negara anggota NATO belum tentu memberikan dukungan penuh kepada Ankara dalam menghadapi Israel.

Özer juga menilai ketegangan militer telah menjadi instrumen politik bagi pemerintahan Netanyahu untuk mempertahankan mobilisasi dukungan di dalam negeri. Strategi politik tersebut, menurut dia, dibangun melalui konfrontasi dengan negara-negara Muslim dan narasi ancaman terhadap keamanan Israel.

Kebijakan Israel di Gaza dan Lebanon juga diperkirakan menutup peluang pemulihan hubungan diplomatik dengan Turki dalam beberapa tahun mendatang. Namun, Özer menilai perubahan masih dapat terjadi apabila Israel mengalami pergantian kepemimpinan.

“Jika Netanyahu lengser dan politisi yang lebih pragmatis berkuasa, maka akan ada ruang untuk dialog antara kedua negara,” katanya.

Menurut Özer, perubahan arah kebijakan Israel menjadi faktor penting untuk membuka kembali jalur diplomasi, mengurangi ketegangan regional, dan mencegah munculnya konflik baru yang melibatkan lebih banyak negara di Timur Tengah. []

Penulis: Amy Maulana | Penyunting: Aulia Setyaningrum