Kopdes Merah Putih Disiapkan Serap Hasil Nelayan dan Petani
JAKARTA – Pemerintah menyiapkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai penyerap hasil produksi (off-taker) nelayan dan petani guna menjamin kepastian pasar sekaligus memangkas ketergantungan terhadap tengkulak. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat perekonomian desa melalui pembangunan 80.000 Kopdes Merah Putih.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan keberadaan Kopdes Merah Putih diharapkan mampu mengatasi persoalan rendahnya harga jual hasil tangkapan nelayan maupun hasil panen petani yang selama ini dipengaruhi rantai distribusi yang panjang. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan masyarakat desa memperoleh akses pasar yang lebih adil.
Sebagai contoh, Menko Pangan menyoroti kondisi nelayan di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masih menjual hasil tangkapan kepada tengkulak dengan harga rendah sehingga berdampak pada pendapatan mereka. Pemerintah kemudian mengembangkan kampung nelayan yang didukung sistem distribusi melalui Kopdes Merah Putih agar hasil tangkapan dapat dipasarkan langsung kepada masyarakat di berbagai daerah.
“Konsep Kopdes itu, Pak Presiden ingin ekonomi ini tumbuh di desa, intinya pemberdayaan. Seperti dulu, Pak, warung-warung itu di desa nggak boleh, ritel modern itu dulu hanya sampai di ibu kota. Tapi yang ingin dipercepat sekarang oleh Pak Presiden, ingin dibangun 80.000 desa itu, koperasi itu, memang gagasan beliau itu besar sekali. Besar sekali dan fundamental,” kata Zulkifli Hasan dalam Rapat Koordinasi Nasional sektor kelautan dan perikanan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Kamis (02/07/2026), sebagaimana dilansir Detiknews, Kamis (02/07/2026).
Untuk merealisasikan program tersebut, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai dasar pelaksanaan pembangunan 80.000 Kopdes Merah Putih. Program itu juga melibatkan Agrinas Pangan yang bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Menurut Zulkifli Hasan, fungsi utama Kopdes Merah Putih bukan sebagai supermarket, melainkan sebagai off-taker yang menyerap hasil produksi masyarakat desa, termasuk hasil tangkapan nelayan dan hasil panen petani.
“Intinya misalnya Kopdes itu Pak, adalah untuk tadi, nelayan, Koperasi Nelayan Merah Putih itu, untuk off-taker. Dia bukan supermarket. Banyak sekali kata-kata kan, ‘Ini kok Koperasi ada di gunung, Koperasi Nelayan Merah Putih di laut, ya di, ya di pantai, emang di mana?’ Karena dia melayani kepentingan desa itu sebagai off-taker,” jelasnya.
Selain menyerap hasil produksi, Kopdes Merah Putih juga akan menjadi sarana penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), beras bantuan, alat pertanian, hingga traktor akan dikelola melalui koperasi agar pemanfaatannya lebih merata dan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.
“Nanti Kopdes itu yang akan menyalurkan PKH. PKH, Pak, beras 10 kilo, itu nanti Kopdes. Dulu desa, sekarang nanti di Koperasi Desa Merah Putih. Bantuan-bantuan kayak tadi, bantuan alat, traktor, bantuan pertanian nanti Kopdes yang akan mengelola, supaya semua orang bisa pakai,” katanya.
“Tidak hanya satu kelompok, kelompok ini nganggur, berarti kelompok lain. Jadi nanti desa akan serahkan ke situ. Itu sebagai infrastruktur pemerintah, kalau satu provinsi harga satu produk mahal sekali, beras misalnya, kita harus operasi pasar. Sekarang kita mau kasih ke mana? Kasih ke pasar, minyaknya dioplos. Nanti melalui Koperasi Desa, jadi dia sebagai infrastruktur pemerintah,” sambungnya.
Lebih lanjut, Zulkifli Hasan menegaskan Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat sektor pangan, termasuk mendukung pengembangan kampung nelayan dan peningkatan ketersediaan sumber protein nasional.
“Kedua, dia off-taker, gitu, off-taker, Pak. Itu kebijakan-kebijakan mendasar yang dibuat oleh Pak Prabowo, dan kami tahun ini memang fokus kepada protein, termasuk Kampung Nelayan dan lain-lain tadi,” ucapnya. []
Redaksi01
