KPK Geledah Enam Lokasi, Telusuri Bukti Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut
JAKARTA – Penelusuran dugaan aliran komitmen biaya dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut) terus dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidik menggeledah enam lokasi, termasuk kantor penyelenggara jalan nasional dan rumah sejumlah mantan pejabat, pada 9–10 November 2026 untuk mengumpulkan bukti tambahan.
Penggeledahan tersebut menyasar dua kantor dan empat rumah. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, dua kantor yang diperiksa merupakan kantor Satuan Kerja (Satker) Wilayah I dan Satker Wilayah II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut.
Sementara itu, lokasi lainnya meliputi rumah mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Sumut serta rumah mantan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di lingkungan BBPJN Sumut.
“Bahwa pada awal pekan ini, Senin-Selasa (9 dan 10/11/2026), Penyidik KPK melakukan penggeledahan di 6 lokasi,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita barang bukti elektronik (BBE) dan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perkara. Barang bukti itu akan digunakan untuk memperkuat konstruksi pembuktian dalam penyidikan.
“Kegiatan penggeledahan ini masih dalam satu rangkaian penyidikan, yang sebelumnya telah ditetapkan delapan orang sebagai tersangka, di mana tujuh orang diantaranya telah dilakukan penahanan,” ujarnya.
Pengembangan perkara ini berkaitan dengan dugaan praktik pemberian komitmen biaya kepada sejumlah pihak di lingkungan BBPJN Sumut dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan. Sebelumnya, KPK menetapkan delapan tersangka baru pada 30 September 2026 setelah menemukan kecukupan alat bukti tambahan.
Penetapan tersebut diumumkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Delapan tersangka tersebut terdiri atas Stanley Cicero Haggard Taupattinaja selaku Kepala BBPJN Sumut periode September 2024 hingga 28 Juni 2025; Rahmad Parulian selaku Kasatker Wilayah I BBPJN Sumut; Faisal selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 BBPJN Sumut Wilayah I; dan Heri Handoko selaku PPK 1.2 BBPJN Sumut Wilayah I.
Selanjutnya, T Rahmansyah Putra selaku Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Sumut; Manaek Manalu selaku PPK 2.2 BBPJN Sumut Wilayah II; Munson Ponter Paulus selaku PPK 1.4 Satker Wilayah I BBPJN Sumut; serta Dicky Erlangga selaku Kasatker PJN I Sumut.
Dari delapan orang tersebut, tujuh tersangka telah ditahan di rumah tahanan KPK. Sementara itu, Dicky Erlangga belum ditahan setelah tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik pada saat itu.
“Tidak hadir pada pemeriksaan hari ini. Pemanggilan selanjutnya akan dilakukan pada Senin, 26 Oktober 2026,” ujarnya.
KPK sebelumnya mengungkap dugaan pemberian komitmen biaya yang melibatkan pihak penyedia proyek kepada sejumlah pejabat di lingkungan BBPJN Sumut. Perkara tersebut bermula dari proyek yang dimenangkan Direktur Utama (Dirut) PT DNG Akhirun Efendi Siregar dan Direktur PT RN M Rayhan Dulasmi Pilang.
“Dalam pelaksanaannya, diduga telah terjadi pemberian komitmen fee dari pihak penyedia proyek kepada sejumlah pihak di lingkungan BBPJN Provinsi Sumatera Utara,” tuturnya.
Ahmad Taufik menjelaskan, besaran komitmen biaya yang diduga diberikan kepada sejumlah pihak disesuaikan dengan jenjang jabatan masing-masing. Rinciannya, Kepala BBPJN Sumut sebesar 4 persen, Kepala Satker PJN Sumut sebesar 4 persen, PPK sebesar 1–1,5 persen, bendahara BBPJN sebesar 0,5 persen, serta kelompok kerja (Pokja) BBPJN sebesar 0,5 persen.
“Pemberian fee dilakukan secara langsung kepada para pihak di lingkungan BBPJN, baik secara transfer ataupun tunai,” ujar Taufik.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sebagaimana diberitakan Kompas, Rabu, (11/11/2026), penggeledahan enam lokasi tersebut merupakan bagian dari upaya KPK memperdalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut.
Penyitaan dokumen dan barang bukti elektronik diharapkan dapat membantu penyidik menelusuri keterlibatan pihak-pihak terkait, memperjelas mekanisme dugaan pemberian komitmen biaya, serta memperkuat pembuktian perkara. Proses hukum selanjutnya akan menentukan pertanggungjawaban masing-masing pihak berdasarkan alat bukti yang diperoleh penyidik. []
Redaksi01
