KUR Jatim Tembus Rp37 Triliun, UMKM Masih Hadapi Masalah Pasar
SURABAYA – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Timur telah mencapai Rp37 triliun, tetapi pembiayaan tersebut belum otomatis membuat seluruh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu bertahan. Pemerintah menilai akses pasar menjadi tantangan lanjutan karena sebagian pelaku usaha masih kesulitan menjual produk meski telah memperoleh dukungan modal.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, persoalan yang dihadapi pelaku UMKM tidak hanya berkaitan dengan modal. Perizinan, sertifikasi, dan kemampuan menembus pasar juga menjadi kendala yang perlu ditangani secara bersamaan.
“Problem kita itu yang paling utama bagi UMKM itu sebetulnya kalau sertifikasi perizinan itu on process. Pembiayaan sudah kita bantu, tetapi sering sekali UMKM kita dia enggak mampu jual barangnya,” ujar Maman kepada awak media di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Rabu (23/09/2026).
Menurut Maman, persoalan tersebut dapat membuat pelaku usaha mengalami kesulitan setelah mendapatkan pembiayaan. Ketika produk tidak terserap pasar, tambahan modal justru tidak cukup untuk menjaga keberlangsungan usaha.
“Akhirnya ujung-ujung pada saat sudah dikasih pembiayaan dia enggak bisa jual barang, bangkrut juga karena barangnya enggak laku,” tuturnya.
Maman mengaitkan tantangan pemasaran tersebut dengan kondisi pasar domestik yang menghadapi persaingan produk impor, termasuk produk asal China.
“Kenapa enggak laku? Karena barang-barang, pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk impor dari China,” tuturnya.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, pemerintah mulai menyiapkan kebijakan pembatasan terhadap sejumlah produk impor. Menurut Maman, langkah itu juga telah dibahas pemerintah pusat bersama instansi terkait, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
“Kami dari Kementerian UMKM dan juga sudah ada perintah dari Pak Presiden. Beberapa hari yang lalu juga Pak Presiden sudah memanggil Dirjen Bea Cukai ke Menko Perekonomian dan beberapa instansi terkait untuk mulai membatasi masuknya barang-barang impor dari luar, salah satunya garmen, baju, tekstil, segala macam,” jelasnya.
Kebijakan tersebut, lanjut Maman, diarahkan untuk memberikan ruang persaingan yang lebih besar bagi industri dalam negeri dan UMKM lokal. Pemerintah berharap pelaku usaha domestik tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga memiliki kesempatan memperluas pasar.
“Ini yang paling sering kita gunakan agar industri domestik kita, agar UMKM lokal kita juga mampu berdaya saing dan produk-produk dari China itu tidak lagi membanjiri di Indonesia,” imbuhnya.
Di Jawa Timur, dukungan pembiayaan melalui KUR terus berjalan. Hingga 22 September 2026, total penyaluran KUR mencapai Rp37 triliun dengan 643 ribu debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp23 triliun telah dialokasikan untuk sektor produksi, sebagaimana diberitakan Detik, Rabu, (23/09/2026).
Maman menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Program Bursa Wirausaha Unggulan serta Akad Massal KUR Jawa Timur 2026 di ITS. Selain pembiayaan, pemerintah juga mengembangkan program pembinaan untuk memperkuat kemampuan pelaku usaha.
Program Bursa Wirausaha Unggulan menargetkan terciptanya 10 juta wirausaha dan pekerja. Salah satu strategi yang ditempuh ialah memperluas pengembangan inkubator usaha di berbagai daerah, termasuk melalui perguruan tinggi dan lembaga di luar kampus.
“Kenapa harus inkubator? Karena kita butuh perpanjang tanganan agar pembinaan kepada usaha mikro kecil menengah itu lebih terstruktur, tersistematis dan terintegrasi serta berkelanjutan,” pungkasnya.
Penguatan pembiayaan, pembinaan, dan akses pasar tersebut diarahkan agar dukungan kepada UMKM tidak berhenti pada pemberian modal. Pemerintah mendorong agar pelaku usaha memiliki kemampuan produksi sekaligus pemasaran yang lebih kuat sehingga pembiayaan yang diterima dapat menopang keberlanjutan usaha. []
Redaksi01
