Mahyunadi Dorong Kutim Kurangi Ketergantungan pada SDA
Wabup Kutim Mahyunadi mendorong pengembangan sumber pendapatan di luar sektor SDA melalui pembenahan perizinan, peningkatan infrastruktur, dan penguatan investasi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
ADVERTORIAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) berupaya memperluas sumber pendapatan daerah melalui penguatan investasi dan pengembangan sektor usaha di luar industri berbasis sumber daya alam (SDA). Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat kemandirian fiskal daerah agar pembiayaan pembangunan tidak terus bergantung pada penerimaan sektor SDA.
Wakil Bupati (Wabup) Kutim, Mahyunadi, menilai pertumbuhan kegiatan ekonomi yang lebih beragam diperlukan untuk menciptakan sumber penerimaan baru. Menurutnya, pengembangan investasi dan aktivitas usaha dapat membantu memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan.
“Sehingga fiskal kita tidak hanya tergantung pada pendapatan hasil sumber daya alam. Tapi bisa ditingkatkan melalui pendapatan-pendapatan hasil usaha-usaha lainnya,” pungkasnya seusai mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kutim di Kantor Bupati Kutim, Sangatta, Senin (12/10/2026).
Upaya memperluas sumber pendapatan tersebut, menurut Mahyunadi, perlu didukung dengan perbaikan iklim investasi. Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah adalah proses perizinan yang dinilai belum sepenuhnya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.
Ia mengakui masih terdapat hambatan birokrasi yang berpotensi memperlambat proses masuknya investasi. Karena itu, pembenahan layanan perizinan menjadi salah satu hal yang terus didorong agar kegiatan penanaman modal dapat berkembang.
“Karena banyak juga investasi yang sekarang masih rumit melalui jalur birokrasi kita, tapi saya selalu tekan bahwa agar pengurusan-pengurusan izin investasi yang ada agar segera diciptakan untuk membuat pertumbuhan ekonomi kita menjadi laju,” tegas Mahyunadi.
Menurutnya, penyederhanaan proses administrasi dan peningkatan efektivitas pelayanan perizinan diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.
Kemudahan berinvestasi juga dinilai penting untuk membuka peluang berkembangnya kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga pertumbuhan daerah tidak hanya ditopang industri berbasis SDA.
Selain pembenahan birokrasi, Pemkab Kutim menaruh perhatian terhadap peningkatan kualitas infrastruktur. Ketersediaan sarana pendukung yang memadai dinilai memiliki keterkaitan dengan kelancaran kegiatan usaha, mobilitas masyarakat, dan pengembangan ekonomi daerah.
Mahyunadi menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan investasi merupakan bagian dari prioritas pembangunan yang perlu dijalankan secara berkesinambungan.
“Saya akan bekerja sebaik-baiknya semaksimal mungkin untuk membuat Kutai Timur ke depan semakin terarah, semakin fokus dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada masyarakat. Kita perbaiki infrastruktur, kita baik ekonomi, iklim investasi yang ada di Kutai Timur, saya akan maksimalkan untuk bisa lebih bertumbuh kembang lagi,” ujar Mahyunadi.
Ia berharap berbagai persoalan pembangunan yang masih dihadapi masyarakat dapat ditangani melalui kebijakan yang lebih terarah, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dan pengembangan kegiatan ekonomi.
Penguatan investasi juga diharapkan dapat mendorong tumbuhnya sektor usaha baru yang berpotensi memperluas basis penerimaan daerah. Dengan sumber pendapatan yang semakin beragam, kemampuan fiskal pemerintah daerah diharapkan menjadi lebih kuat dalam mendukung kebutuhan pembangunan.
Melalui diversifikasi ekonomi, pembenahan perizinan, dan peningkatan infrastruktur, Pemkab Kutim berupaya membangun fondasi perekonomian yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi ketergantungan fiskal Kutim terhadap sektor SDA. []
Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum
