Okupansi Hotel Jogja Terpuruk, Hotel Berbintang Hanya Terisi 35–45 Persen
YOGYAKARTA – Industri perhotelan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghadapi tekanan berat menjelang akhir 2026. Tingkat keterisian kamar hotel berbintang baru mencapai 35–45 persen, sementara hotel nonbintang lebih rendah, yakni sekitar 15–25 persen hingga Oktober 2026.
Kondisi tersebut menunjukkan melemahnya permintaan terhadap jasa penginapan di salah satu destinasi wisata utama Indonesia. Persaingan dengan berbagai jenis akomodasi alternatif serta menurunnya kemampuan belanja masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi kinerja industri perhotelan.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono, mengatakan tingkat okupansi tersebut mengalami penurunan sekitar 5–10 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Deddy, persaingan usaha semakin ketat karena wisatawan memiliki banyak pilihan tempat menginap, mulai dari hotel konvensional hingga vila, homestay, kos harian, dan apartemen.
Dia juga menyoroti keberadaan sejumlah akomodasi yang diduga belum mengantongi perizinan sesuai peruntukan, bahkan belum memiliki izin usaha dan tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak.
Di sisi lain, melemahnya daya beli masyarakat turut membatasi pengeluaran untuk perjalanan dan kebutuhan penginapan. Situasi tersebut membuat pelaku industri tidak memasang target okupansi terlalu tinggi hingga penghujung tahun.
“Sampai akhir tahun kita target 70% saja,” kata Deddy, sebagaimana diberitakan Harianjogja, Jumat, (30/10/2026).
Rendahnya tingkat keterisian hotel memperlihatkan tantangan yang dihadapi pelaku usaha perhotelan dalam mempertahankan permintaan pasar.
Keberadaan vila, penginapan harian, apartemen, dan bentuk akomodasi alternatif lainnya membuat persaingan tidak lagi hanya berlangsung antarsesama hotel. Kondisi tersebut juga memunculkan persoalan kesetaraan kewajiban usaha, terutama terkait perizinan dan perpajakan.
PHRI DIY menilai pengawasan terhadap usaha akomodasi perlu menjadi perhatian agar seluruh pelaku usaha menjalankan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain persoalan persaingan, kemampuan konsumsi masyarakat juga menjadi faktor penting. Ketika daya beli melemah, pengeluaran untuk perjalanan wisata dan penginapan berpotensi ikut berkurang.
Selain persoalan ekonomi dan persaingan usaha, situasi keamanan turut menjadi perhatian industri perhotelan. Demonstrasi yang berlangsung di sejumlah kota, termasuk Yogyakarta, sempat memengaruhi pemesanan kamar oleh wisatawan.
Deddy menyebut dampaknya terhadap reservasi memang tidak terlalu besar. Namun, situasi tersebut sempat membuat sebagian calon pengunjung mempertimbangkan kembali rencana perjalanan mereka.
“Demonstrasi kemarin sedikit banyak mempengaruhi reservasi yang ada walau tidak signifikan,” jelasnya.
Sebelumnya, mahasiswa, pengemudi ojek daring (ojol), dan suporter sepak bola menggelar demonstrasi di sejumlah titik di Kota Yogyakarta pada Rabu (28/10/2026).
Aksi tersebut menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Isu yang disampaikan meliputi tuntutan upah layak, dugaan tindakan represif aparat, hingga penanganan kasus korupsi Stadion Mandala Krida. Massa juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.
Humas Aliansi Jogja Memanggil, Wahid, mengatakan kelompoknya turut menyoroti persoalan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Salah satu perhatian utama mereka adalah kasus Stadion Mandala Krida yang dinilai belum terselesaikan.
Aliansi tersebut juga mengangkat dugaan praktik premanisme dan tindakan represif yang dianggap dapat melemahkan gerakan demonstrasi. Selain itu, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi bagian dari tuntutan massa.
Mereka mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional serta memberikan sanksi kepada korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran.
Demonstrasi tersebut juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait persoalan keamanan pangan dan dugaan penyalahgunaan anggaran.
Massa meminta program tersebut dihapus dan anggarannya dialihkan untuk mendukung pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis.
Wahid menilai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) seharusnya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pendidikan, pekerjaan layak, jaminan sosial, dan perlindungan lingkungan.
“Mengingat situasi Indonesia hari ini, mulai dari kepemimpinan Prabowo-Gibran dengan banyaknya kebijakan yang disahkan tidak berpihak kepada rakyat. Dan terkhusus lagi di Jogja, kita menyoroti tentang upah buruh di Yogyakarta yang tidak ditetapkan sesuai standar kebutuhan hidup layak,” ujar Wahid.
Meski demonstrasi sempat memengaruhi keputusan sebagian calon wisatawan, informasi mengenai situasi Yogyakarta yang tetap aman membuat sejumlah pengunjung tidak membatalkan reservasi mereka.
Ke depan, peningkatan okupansi hotel DIY tidak hanya bergantung pada stabilitas situasi dan pemulihan daya beli masyarakat, tetapi juga pada kemampuan pelaku usaha menghadapi persaingan akomodasi serta perlunya pengawasan terhadap legalitas dan kewajiban perpajakan seluruh penyedia jasa penginapan. []
Redaksi01
