PBJ SAE Award 2026, BPPKAD Kabupaten Probolinggo Raih Peringkat Ke-2
Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo, Kristiana Ruliani (berdiri di tengah) menerima penghargaan OPD Terbaik ke 2 dalam PBJ SAE Award 2026, Senin (11/5/2026). (Foto : Istimewa)
BPPKAD Kabupaten Probolinggo meraih peringkat kedua OPD terbaik dalam PBJ SAE Award 2026 setelah dinilai konsisten menjaga tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan bebas anomali.
PROBOLINGGO – Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo meraih peringkat kedua kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbaik dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SAE Award 2026.
Penghargaan tersebut diberikan dalam kegiatan PBJ SAE Award 2026 yang digelar di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Senin (11/05/2026). Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada perangkat daerah dan pelaku pengadaan yang dinilai memiliki kinerja, inovasi, dan integritas terbaik dalam pelaksanaan PBJ pemerintah selama tahun anggaran 2025.
Untuk kategori OPD terbaik, penghargaan pertama diraih Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostaper) Kabupaten Probolinggo. Posisi kedua diraih BPPKAD Kabupaten Probolinggo, sedangkan posisi ketiga diraih Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri atas kepala perangkat daerah, kepala pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), dan pelaku pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani menegaskan, BPPKAD Kabupaten Probolinggo berkomitmen mematuhi regulasi dan menghindari anomali dalam setiap proses PBJ.
“Selama ini dalam tata Kelola pengadaan di BPPKAD Kabupaten Probolinggo selalu mematuhi dengan regulasi dan menghindari anomali,’’ ujar Kristiana Ruliani, Selasa (12/05/2026).
Menurut Kristiana, capaian sebagai OPD terbaik kedua menjadi bukti konsistensi BPPKAD Kabupaten Probolinggo dalam menjaga tata kelola PBJ.
“Sudah membuktikan kita terbaik ke-2 karena kami selalu konsisten menghindari anomali,’’ tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Probolinggo Moh. Abdi Utoyo mengatakan, PBJ SAE Award 2026 tidak hanya menjadi ajang pemberian penghargaan, tetapi juga sarana memperkuat tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel.
“Kegiatan ini digelar sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh perangkat daerah dan pelaku pengadaan yang telah menunjukkan kinerja, inovasi dan integritas luar biasa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah,” katanya.
Abdi menjelaskan, kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan pemahaman regulasi dan memperkuat komitmen terhadap pengadaan yang bersih serta bebas dari praktik korupsi. Selain itu, kegiatan ini mendorong peningkatan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP), capaian Monitoring Center for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) area PBJ, serta menyamakan persepsi dalam pelaksanaan PBJ.
Dalam kesempatan tersebut, Abdi memaparkan capaian tata kelola PBJ Pemkab Probolinggo pada 2025. Nilai ITKP meningkat dari 76,45 persen menjadi 84,94 persen atau melampaui rata-rata nasional sebesar 72 persen.
Selain itu, nilai MCSP KPK area PBJ meningkat dari 92,1 persen menjadi 95,8 persen. Sementara itu, Survei Penilaian Integritas (SPI) pada dimensi pengelolaan PBJ naik signifikan dari 74,55 persen menjadi 88,54 persen.
“Capaian ini menunjukkan tata kelola pengadaan di Kabupaten Probolinggo semakin baik, transparan dan akuntabel. Ke depan kami berharap seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa,” pungkasnya. []
Penulis: Rachmat Effendi | Penyunting: Redaksi
