PBJ SAE Award 2026, BPPKAD Kabupaten Probolinggo Raih Peringkat Ke-2

PROBOLINGGO, PRUDENSI.COM-Gelaran PBJ SAE Award 2026 baru saja usai dilaksanakan di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Senin (11/5/2026).

PBJ SAE Award 2026 menjadi bentuk apresiasi kepada perangkat daerah dan pelaku pengadaan yang dinilai memiliki kinerja, inovasi dan integritas terbaik dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah selama tahun anggaran 2025.

Hasilnya untuk kategori OPD terbaik, penghargaan pertama diraih Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo. Posisi kedua diraih Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo serta posisi ketiga diraih Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 150 peserta terdiri dari kepala perangkat daerah, kepala puskesmas dan pelaku pengadaan di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Menanggapih al itu, Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo, Kristiana Ruliani menegaskan, dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa BPPAKD senantiasa berkomitmen mematuhi regulasi dan menghindari anomali dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa.

“Selama ini dalam tata Kelola pengadaan di BPPKAD Kabupaten Probolinggo selalu mematuhi dengan regulasi dan menghindari anomali,’’ujar Kristiana Ruliani, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, dalam PBJ SAE Award 2026 BPPKAD Kabupaten Probolinggo meraih OPD terbaik ke-2 dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

“Sudah membuktikan kita terbaik ke-2 karena kami selalu konsisten menghindari anomali,’’tegasnya.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo Moh. Abdi Utoyo mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya sekadar pemberian penghargaan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel.

“Kegiatan ini digelar sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh perangkat daerah dan pelaku pengadaan yang telah menunjukkan kinerja, inovasi dan integritas luar biasa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah,” katanya.

Menurut Abdi, kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan pemahaman regulasi sekaligus memperkuat komitmen terhadap pengadaan yang bersih dan bebas praktik korupsi. Selain itu, kegiatan ini mendorong peningkatan nilai ITKP dan capaian MCSP area PBJ, memperkuat komitmen terhadap pengadaan yang bersih serta meningkatkan pemahaman regulasi dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan PBJ.

Dalam kesempatan tersebut, Abdi memaparkan capaian tata kelola pengadaan barang dan jasa Pemkab Probolinggo tahun 2025. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP) meningkat dari 76,45 persen menjadi 84,94 persen atau melampaui rata-rata nasional sebesar 72 persen.

Selain itu, nilai Monitoring Center for Prevention (MCSP) KPK area PBJ meningkat dari 92,1 persen menjadi 95,8 persen. Sementara Survey Penilaian Integritas (SPI) pada dimensi pengelolaan PBJ naik signifikan dari 74,55 persen menjadi 88,54 persen.

“Capaian ini menunjukkan tata kelola pengadaan di Kabupaten Probolinggo semakin baik, transparan dan akuntabel. Ke depan kami berharap seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa,” pungkasnya.(rac)