Pemerintah Siapkan Skema Khusus Pembiayaan untuk Industri Tekstil
JAKARTA – Pemerintah menyiapkan skema dukungan pembiayaan khusus untuk memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT), terutama perusahaan yang berorientasi ekspor dan menghadapi persoalan pendanaan. Kebijakan tersebut tidak hanya diarahkan untuk memberikan insentif, tetapi juga meningkatkan kemampuan industri tekstil nasional agar lebih kompetitif.
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan, pemerintah masih mengkaji berbagai alternatif insentif sebelum menetapkan skema yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan sektor tersebut. Pembahasan melibatkan Danantara, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).
“Untuk industri tekstil sekarang sedang kita dalami betul karena bukan hanya soal insentif, tapi kita ingin industri dalam negeri, (terutama) tekstil ini, memiliki kemampuan lebih daripada yang sebelum-sebelumnya,” kata Wamenperin Faisol saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Faisol, bentuk dukungan yang akan diberikan masih dalam tahap simulasi. Pemerintah juga membuka peluang keterlibatan perbankan milik negara untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Ya, macam-macam (bentuk insentifnya). Skemanya masih disimulasikan. Pasti akan melibatkan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Sedang berjalan (diskusinya),” ujar Faisol.
Upaya memperkuat industri tekstil juga mencakup pengamanan pasokan bahan baku, baik dari dalam maupun luar negeri. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar keberlangsungan produksi industri tekstil nasional tetap terjaga.
Faisol menyebut pemerintah sebelumnya telah menjalankan program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) yang mencakup sektor tekstil dan alas kaki. Program pembiayaan tersebut disertai subsidi dan direncanakan mengalami peningkatan plafon kredit pada tahun depan.
“Pada dasarnya Presiden memiliki komitmen besar terhadap industri. Makanya kemarin itu, dua tahun yang lalu diluncurkan KIPK atau Kredit Industri Padat Karya. Padat karya itu salah satu sektornya itu tekstil dan alas kaki,” jelas Faisol.
“Nah kredit untuk tekstil dan alas kaki ini sekarang sedang berjalan tetapi itu ada subsidi ya, tahun depan juga akan ditingkatkan plafon kreditnya,” ujarnya menambahkan.
Selain melanjutkan program kredit tersebut, pemerintah menyiapkan kemungkinan skema tersendiri melalui Danantara. Dukungan ini terutama ditujukan kepada perusahaan tekstil yang membutuhkan solusi pembiayaan agar kegiatan produksinya dapat terus berjalan.
“Presiden menaruh perhatian lagi kepada industri tekstil, menugaskan kepada Danantara dan mungkin Danantara akan membuat skema khusus untuk industri tekstil, terutama yang mengalami beberapa masalah pembiayaan,” kata dia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah juga mengkaji insentif bagi industri TPT yang berorientasi ekspor. Salah satu opsi yang dibahas adalah fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa tenaga alih daya (outsourcing).
Fasilitas tersebut dipertimbangkan dengan memperhatikan karakter produksi tekstil ekspor yang mengikuti musim dan pesanan pasar. Pemerintah telah membahas rencana itu bersama Menteri Keuangan dan menargetkan pengkajian selesai agar kebijakan dapat diterapkan tahun ini sesuai arahan Presiden.
Selain fasilitas PPN, pemerintah berencana mempercepat proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi bagi perusahaan tekstil. Kombinasi dukungan pembiayaan, insentif perpajakan, dan kepastian bahan baku diharapkan dapat memperkuat daya tahan industri TPT sekaligus menjaga keberlanjutan kegiatan produksi dan penyerapan tenaga kerja, sebagaimana diberitakan Antara, Jumat, (13/11/2026). []
Redaksi01
