Puspom TNI Mulai Periksa Prajurit Aktif Terkait Dugaan Korupsi BNPB
JAKARTA – Pemeriksaan internal terhadap prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) mulai dilakukan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menyusul koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya telah menerima informasi bahwa Puspom TNI menindaklanjuti surat koordinasi yang dikirimkan lembaga antirasuah tersebut. Pemeriksaan internal itu menjadi bagian dari respons TNI terhadap informasi mengenai dugaan keterlibatan prajurit dalam perkara tersebut.
“Ya beberapa hal juga sudah dikoordinasikan, termasuk pemeriksaan di internal TNI kami juga mendapatkan informasi soal itu, bahwa sudah dilakukan ya pemeriksaan-pemeriksaan oleh Puspom TNI. Artinya sudah ditindaklanjuti apa yang KPK sampaikan melalui surat tersebut,” kata Budi dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026), sebagaimana diberitakan Kompas, Jumat, (13/11/2026).
Menurut Budi, Puspom TNI memberikan respons positif terhadap koordinasi tersebut. Tindak lanjut dilakukan dengan mempelajari konstruksi perkara serta menelusuri prajurit yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan DSP kebencanaan.
“Sehingga pihak TNI juga sudah mendapatkan secara utuh informasi dari adanya dugaan tindak pidana korupsi di BNPB,” ujarnya.
Perkara ini sebelumnya berkembang setelah KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka pada Rabu, 14 Oktober 2026. Penetapan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari DSP kebencanaan di BNPB.
Salah satu tersangka adalah Bima Setyawan, adik sekaligus tenaga ahli mantan Kepala BNPB Suharyanto. Selain Bima, KPK menetapkan Gabriel Purwaka Sigit, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Richard Erlangga yang merupakan tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto.
Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Gery P dan Syifa NG.
Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya menegaskan bahwa penanganan perkara berfokus pada pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum, bukan pada hubungan personal atau latar belakang seseorang.
“Ya, terinformasi seperti itu,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Yogyakarta, Rabu.
“Kita tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subyek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum,” sambungnya.
Dengan dimulainya pemeriksaan internal oleh Puspom TNI, koordinasi antarlembaga diharapkan dapat memperjelas dugaan keterlibatan prajurit aktif dalam perkara tersebut. Proses penanganan selanjutnya tetap harus mengedepankan pembuktian dan asas praduga tidak bersalah terhadap seluruh pihak yang disebut dalam perkara. []
Redaksi01
