Pemkab Kukar Dorong IKA PMII Ubah Kritik Menjadi Solusi Pembangunan
Kegiatan Pelantikan Pengurus IKA PMII Kabupaten Kukar periode 2026-2031 di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Rabu (21/10/2026).
Pemkab Kukar berharap kepengurusan IKA PMII periode 2026–2031 memperkuat kolaborasi pembangunan melalui kritik konstruktif, sementara organisasi alumni tersebut berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah dan menyoroti tantangan fiskal daerah.
ADVERTORIAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berperan aktif mengawal pembangunan daerah melalui kritik konstruktif, gagasan inovatif, dan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Organisasi alumni tersebut diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperbaiki kebijakan publik sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.
Dorongan tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, saat menghadiri pelantikan Pengurus IKA PMII Kukar periode 2026–2031 di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Rabu (21/10/2026).
Pelantikan yang mengusung tema “Berakar di Gerakan, Berdaya Membangun Daerah” itu menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi alumni PMII dalam pembangunan sekaligus membangun sinergi dengan pemerintah daerah (Pemda).
“Harapan kita, pengurus yang sudah dilantik ini dapat menjalankan amanah dengan baik dan bermitra dengan Pemda untuk bersama-sama membangun daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Akhmad Taufik, IKA PMII memiliki posisi strategis karena menghimpun alumni dengan beragam pengalaman, keahlian, dan kepedulian terhadap persoalan sosial maupun pembangunan daerah. Potensi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat.
Ia menekankan bahwa tradisi berpikir kritis yang melekat pada organisasi pergerakan mahasiswa harus terus dipertahankan. Namun, sikap kritis tersebut perlu diarahkan untuk memberikan masukan konstruktif dan mendorong perbaikan kebijakan pemerintah.
“Yang jelas, organisasi ini memiliki nilai strategis karena berkaitan dengan sejarah dan perjalanan PMII. Para alumni merupakan orang-orang yang kritis. Jadi, sikap kritis ini jangan sampai hilang, tetapi harus terus dipertahankan,” ungkapnya.
Akhmad Taufik menilai keterlibatan organisasi alumni dalam memberikan kritik dan saran merupakan bagian penting dari partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan maupun melaksanakan kebijakan pembangunan.
“Ini merupakan bagian dari partisipasi yang memang kita harapkan dari organisasi ini, terutama dalam memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemda,” katanya.
Karena itu, ia berharap kepengurusan IKA PMII Kukar yang baru dilantik mampu membangun komunikasi dan kerja sama berkelanjutan dengan Pemkab Kukar agar kontribusi organisasi tidak berhenti pada penyampaian gagasan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua IKA PMII Kukar periode 2026–2031, Al Hifni, menegaskan komitmen organisasinya untuk tetap menjalankan fungsi kritis dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, kritik yang disampaikan organisasi harus bersifat transformatif, yakni berorientasi pada perbaikan dan disertai solusi terhadap berbagai hambatan pembangunan.
“Kita sebagai organisasi alumni tentunya harus kritis, tetapi bentuknya transformatif. Artinya, kritik yang mentransformasi ke arah kebaikan dan memberikan solusi terhadap hambatan maupun ketidaklancaran,” ujar Al Hifni.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian IKA PMII Kukar adalah kondisi fiskal daerah. Al Hifni menilai tantangan tersebut membutuhkan perencanaan yang matang agar pengelolaan keuangan daerah dapat mendukung keberlangsungan program pembangunan.
“Sebelum pelantikan, kita sudah mengambil beberapa langkah dan sikap terkait kondisi daerah hari ini. Salah satunya adalah kondisi fiskal dan berbagai tantangan lainnya,” jelasnya.
Selain menyoroti persoalan fiskal, IKA PMII Kukar berkomitmen terus memantau pelaksanaan pembangunan agar kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai tujuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita akan terus kritis memantau proses pembangunan di Kukar, agar pembangunan itu bisa berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Al Hifni menyebut keberadaan alumni PMII yang tersebar di berbagai bidang dan profesi merupakan modal penting bagi organisasi untuk berkontribusi dalam pembangunan. Keahlian dan pengalaman para alumni diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran serta solusi atas persoalan yang dihadapi daerah.
“Kita memiliki potensi alumni yang kuat, yang ada di semua bidang dan di semua profesi. Karena itu, kita akan terus berkolaborasi dengan Pemkab Kukar untuk mendukung program-program pembangunan daerah,” ungkapnya.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap program pembangunan Pemkab Kukar, termasuk program Kukar Idaman Terbaik. Dukungan tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui keterlibatan alumni sesuai dengan bidang keahlian dan kapasitas masing-masing.
“Ada program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik, dan kita mendukung program-program tersebut. Harapannya, potensi yang dimiliki para alumni dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” tambahnya.
Dengan terbentuknya kepengurusan IKA PMII Kukar periode 2026–2031, kolaborasi antara organisasi alumni dan Pemkab Kukar diharapkan semakin kuat, terutama dalam memperluas partisipasi masyarakat, memberikan masukan terhadap kebijakan publik, serta mendukung pelaksanaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. []
Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Aulia Setyaningrum
