Pemprov Malut Gandeng BPKP Benahi Tata Kelola BUMD

SOFIFI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) memperkuat pengawasan pengelolaan keuangan daerah dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Malut. Langkah tersebut difokuskan pada peningkatan tata kelola dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya tersebut dibahas dalam audiensi antara Pemprov Malut dan BPKP Perwakilan Malut di Sofifi, Kamis (02/07/2026). Pertemuan menitikberatkan pada penguatan sistem pengawasan internal, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta pembenahan manajemen BUMD.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Malut, Sri Haryati Hatari, menegaskan penguatan sinergi dengan BPKP menjadi langkah penting untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Sistem pengawasan internal yang kuat adalah instrumen krusial untuk mewujudkan transparansi dalam setiap program pembangunan. Tanpa adanya pengawasan yang optimal dan preventif, potensi kebocoran anggaran serta inefisiensi performa BUMD sangat rentan terjadi,” tutur Sri Haryati Hatari.

Kepala Perwakilan BPKP Malut, R. Agus Prasetyo Budi, menilai koordinasi antara kedua institusi menjadi fondasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program agar setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan.

Ia juga menekankan pentingnya setiap keputusan bisnis BUMD didasarkan pada data pasar yang akurat dan kebutuhan masyarakat. “Evaluasi performa secara berkala menjadi harga mati untuk memastikan seluruh unit usaha daerah bergerak linier sesuai dengan target profit dan fungsi sosial yang telah ditetapkan,” ungkap Agus.

Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Malut dan BPKP turut membahas strategi peningkatan efektivitas pengawasan serta restrukturisasi manajemen BUMD. Langkah itu diharapkan mampu meningkatkan daya saing perusahaan daerah sekaligus membuka peluang peningkatan PAD melalui pengelolaan usaha yang lebih profesional.

Sri Haryati Hatari mengatakan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong perbaikan tata kelola korporasi dan keuangan daerah pada Semester II 2026. “Sinergitas yang terjalin dengan BPKP akan memberikan dampak instan yang positif terhadap peningkatan kinerja komersial BUMD, yang pada akhirnya berkontribusi langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan,” pungkas Sri Hatari, sebagaimana diwartakan Malut Post, Kamis, (02/07/2026).

Agenda tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemprov Malut untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan pengelolaan pembangunan agar keuangan daerah dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel. []

Redaksi01