Pemulihan UMKM Sumatra Jadi Fokus Tambahan Anggaran 2027
JAKARTA – Pemulihan ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat menjadi salah satu fokus utama usulan tambahan anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada 2027.
Dari total usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,52 triliun, pemerintah mengalokasikan Rp622,62 miliar atau sekitar 40,9 persen untuk mendukung penanganan dan pemulihan ekonomi di tiga wilayah Sumatra yang terdampak bencana. Sementara itu, tambahan anggaran lainnya ditujukan untuk memperkuat program prioritas nasional, kegiatan strategis, serta kebutuhan operasional Kementerian UMKM.
Dengan adanya tambahan tersebut, total anggaran Kementerian UMKM yang diusulkan untuk 2027 mencapai Rp1,98 triliun. Sebelumnya, pagu indikatif yang telah disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berada di kisaran Rp459,13 miliar untuk mendukung program manajemen serta pengembangan UMKM dan kewirausahaan.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan usulan tambahan anggaran tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama Kemenkeu, baik dari sisi administrasi maupun program.
“Kami melakukan pengusulan tambahan anggaran untuk tahun 2027 yang sekarang sedang berproses pembicaraannya secara administrasi dan juga secara program dengan Kementerian Keuangan,” kata Maman dalam rapat kerja bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (31/08/2026).
Menurut Maman, kebutuhan anggaran pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumut, dan Sumatra Barat telah menjadi bagian dari rencana yang disiapkan pemerintah untuk periode 2026 hingga 2028. Kementerian UMKM juga telah memulai koordinasi awal atau kick-off bersama kepala daerah di tiga provinsi serta wilayah yang terdampak bencana.
Ia memastikan alokasi sebesar Rp622 miliar untuk pemulihan ekonomi di tiga wilayah tersebut memiliki kepastian untuk ditambahkan karena berkaitan dengan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan masyarakat dan pelaku usaha.
“Untuk yang Rp622 miliar ini sudah pasti, ini enggak akan mungkin tidak ditambahkan karena ini adalah bagian dari komitmen Pak Presiden kepada tiga daerah di Sumatra yang terdampak bencana. Jadi ini adalah bagian dari komitmen besar Pak Presiden untuk mendorong pemulihan ekonomi di daerah Sumatra, yaitu Aceh, Sumut, dan Sumatra Barat. Nah yang lainnya nanti sedang dalam pembicaraan,” pungkasnya.
Selain penanganan bencana, tambahan anggaran Kementerian UMKM juga diarahkan untuk memperkuat berbagai program pengembangan sektor usaha rakyat. Secara rinci, Rp524,59 miliar atau 33,8 persen dari usulan tambahan anggaran dialokasikan untuk Prioritas Nasional, sedangkan Rp360,79 miliar atau 24,4 persen untuk kegiatan strategis.
Sementara itu, kebutuhan belanja operasional diusulkan sebesar Rp14,6 miliar atau sekitar 1 persen dari total tambahan anggaran. Struktur pengalokasian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar tambahan anggaran diarahkan untuk program yang berkaitan langsung dengan penguatan UMKM dan pemulihan ekonomi masyarakat.
Maman menilai kebutuhan untuk meningkatkan pemberdayaan, kualitas, kapasitas, serta daya saing UMKM kini semakin mendesak. Karena itu, tambahan dukungan anggaran dinilai diperlukan agar berbagai program pemerintah dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian.
Namun, ia menegaskan bahwa sebagian usulan anggaran di luar alokasi penanganan bencana masih dalam pembahasan dengan Kemenkeu. Keputusan akhir mengenai tambahan anggaran tersebut akan menentukan ruang fiskal Kementerian UMKM dalam menjalankan program prioritas sepanjang 2027.
Penguatan anggaran diharapkan tidak hanya memperbesar kapasitas program pemerintah, tetapi juga mempercepat pemulihan aktivitas usaha di daerah terdampak bencana sekaligus meningkatkan kemampuan UMKM untuk berkembang dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional, sebagaimana dilansir Bisnis, Senin, (31/08/2026). []
Redaksi01
