Pertamina Jaga Pasokan LPG, BPH Migas Genjot Energi Gas Domestik
JAKARTA – Ketergantungan tinggi Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) mendorong percepatan diversifikasi energi rumah tangga, di tengah langkah PT Pertamina Patra Niaga menambah pasokan LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi sebanyak 5,8 juta tabung untuk menjaga kebutuhan masyarakat selama libur panjang.
Tambahan penyaluran fakultatif itu dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah nasional dengan mempertimbangkan tren konsumsi yang diperkirakan meningkat, terutama pada sektor rumah tangga. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan langkah tersebut diambil untuk menjaga ketersediaan energi subsidi agar tetap stabil di tengah lonjakan permintaan.
“Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menjaga ketahanan dan keandalan pasokan energi, khususnya LPG subsidi bagi masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Roberth menegaskan penambahan distribusi LPG 3 kg dilakukan secara nasional untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi selama momentum libur panjang. “Pertamina Patra Niaga menambah penyaluran LPG 3 kg secara nasional sebanyak 5,8 juta tabung. Langkah ini kami lakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan distribusi LPG subsidi berjalan lancar di seluruh wilayah,” kata Roberth.
Perusahaan juga mengingatkan agar LPG 3 kg digunakan sesuai sasaran, yakni masyarakat kurang mampu, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran. “LPG 3 kg merupakan produk subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Kami mengajak masyarakat mampu menggunakan LPG nonsubsidi Bright Gas agar subsidi energi lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Selain menjaga pasokan LPG, diskursus penguatan ketahanan energi nasional kini mulai mengarah pada energi alternatif berbasis gas bumi. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong pemanfaatan compressed natural gas (CNG) dan mini-liquefied natural gas (LNG) sebagai opsi energi rumah tangga untuk menekan ketergantungan impor LPG yang telah mencapai sekitar 81 persen dari kebutuhan domestik.
Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugraha, menyebut penggunaan jaringan gas kota (city gas) berbasis CNG dan LNG dapat memperluas pilihan energi sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi. “Jadi, tidak terbatas LPG saja, tetapi ada pilihan menggunakan jaringan gas kota (city gas) berbasis CNG dan LNG. Pilihan energi ini juga dapat meningkatkan efektivitas penyaluran gas dan mendukung target pemerintah dalam konversi energi ke energi yang lebih aman, bersih, dan efisien,” kata Fathul.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menargetkan pembangunan jaringan gas bumi rumah tangga mencapai 350 ribu sambungan rumah (SR) pada 2029. Untuk mendukung target itu, percepatan regulasi dan penguatan infrastruktur gas, termasuk stasiun induk CNG dan terminal mini-LNG, dinilai penting agar investasi lebih cepat masuk.
Sementara itu, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) melalui anak usahanya PT Gagas Energi Indonesia menyatakan kesiapan mendukung pengembangan CNG sebagai bagian dari bauran energi nasional. Direktur Utama (Dirut) PGN Gagas, Santiaji Gunawan, menilai diversifikasi energi bukan sekadar mengganti satu sumber energi, tetapi memperluas akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap energi domestik yang andal dan terjangkau.
“Kami melihat ini bukan soal menggantikan satu energi dengan energi lain, melainkan memperluas pilihan. Masyarakat maupun pelaku usaha membutuhkan akses terhadap beragam sumber energi yang andal, terjangkau, dan berbasis sumber daya dalam negeri,” kata Santiaji di Jakarta, sebagaimana diberitakan Republika, Kamis, (30/04/2026).
Penguatan pasokan LPG subsidi dan dorongan diversifikasi energi berbasis gas bumi menjadi dua langkah paralel untuk menjaga ketahanan energi nasional, sekaligus mengurangi tekanan impor dalam jangka panjang. []
Penulis: Redaksi | Penyunting: Redaksi01
