Rp2,97 Triliun Digelontorkan BTN untuk Jaga Pertumbuhan Sektor Perumahan
JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mempercepat penguatan ekosistem pembiayaan perumahan nasional dengan menyalurkan Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp2,97 triliun hingga 18 Mei 2026, sebagai strategi menyeimbangkan kesiapan pasokan proyek perumahan dari pengembang dan kebutuhan pembiayaan masyarakat.
Realisasi pembiayaan tersebut terdiri atas KPP Supply sebesar Rp1,98 triliun dan KPP Demand Rp987 miliar. Penyaluran itu telah menyerap 33 persen dari kuota KPP Supply tahun 2026 senilai Rp6 triliun serta 25 persen dari pagu KPP Demand sebesar Rp4 triliun.
Direktur Utama (Dirut) BTN, Nixon L.P. Napitupulu, mengatakan penguatan sektor perumahan tidak cukup hanya dilakukan dari satu sisi, melainkan harus dibangun melalui integrasi antara pengembang dan konsumen agar pembiayaan lebih efektif.
“Kami di BTN menyadari bahwa penyediaan hunian layak bagi masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya dari satu sisi. KPP Supply hadir untuk memperkuat kapasitas pengembang dalam membangun proyek perumahan, sementara KPP Demand memastikan masyarakat memiliki akses pembiayaan yang terjangkau untuk memiliki rumah guna mendukung usaha. Dengan menyinergikan kedua aspek tersebut, BTN ingin memastikan ekosistem perumahan nasional dapat tumbuh lebih sehat, berkelanjutan, dan memberikan dampak ekonomi yang luas,” ujar Nixon L.P. Napitupulu.
Untuk mempercepat penyerapan kredit, BTN juga menggelar akad massal di sejumlah daerah. Di Surabaya pada 3 Mei 2026, perseroan memfasilitasi transaksi bagi 245 debitur KPP dengan total pembiayaan Rp305,26 miliar.
Dari angka itu, penyaluran sektor pasokan mencakup 66 pengembang senilai Rp171 miliar, enam kontraktor Rp30 miliar, serta 10 toko bangunan Rp50 miliar. Sementara sisi permintaan mencakup 163 debitur dengan nilai Rp53 miliar.
Ekspansi serupa dilakukan di Lampung pada 7 Mei 2026. BTN mencatat realisasi KPP Supply sebesar Rp162,6 miliar untuk 100 debitur, sedangkan KPP Demand mencapai Rp4,6 miliar guna memperkuat konektivitas antara pengembang dan konsumen lokal.
Secara nasional, KPP Supply ditopang 178 debitur skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta wilayah, dengan Jawa Barat dan Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampua) menjadi kontributor terbesar. Di sisi lain, KPP Demand telah menjangkau 781 debitur nasional dengan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanus) sebagai wilayah dengan penyaluran tertinggi.
“Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang terjangkau harus diimbangi dengan kesiapan pasokan dari pengembang. Karena itu BTN terus melakukan penyelarasan agar proyek-proyek yang didukung melalui KPP Supply dapat terhubung langsung dengan basis konsumen KPP Demand kami. Dengan integrasi tersebut, proses penyaluran pembiayaan perumahan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” ujar Nixon L.P. Napitupulu.
BTN juga memperkuat strategi digital melalui platform Bale Properti dan program BTN Housingpreneur untuk mendukung pengembang serta memperluas akses pasar perumahan. Perseroan memproyeksikan tren penyaluran KPP tetap tumbuh positif hingga akhir 2026, sebagaimana dilansir Keuangan, Rabu, (20/05/2026). []
Penulis: Kezia Wenda | Penyunting: Redaksi01
