SPHP Digeber, Pemerintah Redam Kenaikan Harga Beras
JAKARTA – Pemerintah mempercepat intervensi pasar beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menyusul temuan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah daerah, meski secara nasional harga beras masih terkendali di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Berdasarkan analisis Badan Pangan Nasional (Bapanas) terhadap data Badan Pusat Statistik (BPS) pada minggu kedua April 2026, kenaikan IPH beras terjadi di 83 kabupaten/kota. Namun, hanya 41 daerah yang tercatat mengalami kenaikan harga di atas HET, sehingga intervensi dinilai perlu difokuskan pada wilayah tertentu.
Untuk merespons kondisi tersebut, Bapanas mendorong Perusahaan Umum (Perum) Bulog mempercepat penyaluran beras SPHP sebagai instrumen utama stabilisasi harga di pasar.
“SPHP beras di tahun 2026 kita targetkan sebanyak 828 ribu ton. Jadi beras SPHP ini menjadi instrumen sangat penting untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga. Jadi Bulog agar segera untuk mempercepat realisasi beras SPHP, sehingga dapat berlangsung lebih kencang,” ujar Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Sutanto, sebagaimana dilansir Agrofarm, Rabu, (16/04/2026).
Selain SPHP, pemerintah juga mengandalkan program bantuan pangan sebagai bantalan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus meredam gejolak harga. Program ini menargetkan 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan bantuan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per penerima.
“Kemudian, selain beras SPHP, Badan Pangan Nasional juga menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan, 10 kilogram beras, 2 liter minyak goreng per KPM sebanyak 33,2 juta seluruh Indonesia. Ini gratis. Kalau SPHP yang tadi, beras dengan harga murah,” jelas Andriko.
Hingga 14 April 2026, realisasi penyaluran SPHP telah mencapai 111,2 ribu ton. Sementara itu, bantuan pangan yang disalurkan hingga 15 April tercatat sebesar 87,4 juta kilogram beras dan 17,5 juta liter minyak goreng yang telah menjangkau 34 provinsi.
Di sisi harga, rata-rata beras medium nasional per 12 April masih berada di bawah HET di seluruh zona. Zona I tercatat Rp12.984 per kilogram (kg), Zona II Rp13.615 per kg, dan Zona III Rp15.178 per kg, masing-masing berada di bawah ambang batas yang ditetapkan pemerintah.
Meski demikian, Bapanas mencatat masih terdapat wilayah dengan realisasi penyaluran SPHP yang rendah dibandingkan target, seperti di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Provinsi Banten. Oleh karena itu, percepatan distribusi menjadi fokus utama dalam waktu dekat.
Di sisi pasokan, pemerintah memiliki ruang intervensi yang kuat dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mencapai sekitar 4,75 juta ton per April 2026, melampaui rekor sebelumnya. Ketersediaan stok ini dinilai mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Bantuan pangan ini harapannya untuk bantalan masyarakat kita kelompok menengah ke bawah yang tidak memiliki daya beli yang kuat agar tetap bisa mengakses pangan dengan baik. Jadi agar harga-harga beras di tingkat konsumen bisa lebih diredam dengan bantuan pangan dan beras SPHP,” pungkas Andriko.
Dengan kombinasi intervensi pasar dan penguatan stok, pemerintah berharap fluktuasi harga beras tetap terkendali serta inflasi pangan dapat dijaga stabil di tengah dinamika ekonomi yang berkembang. []
Penulis: Redaksi | Penyunting: Redaksi01
